Uni Eropa Sebut Disinformasi Paling Sering Terjadi di X di Antara 6 Medsos Lainnya
JERMAN – Menurut sebuah penelitian Komisi Eropa, X, yang sebelumnya bernama Twitter, memiliki proporsi disinformasi terbesar di antara enam jejaring media sosial (medsos) besar lainnya.
Ini memeriksa lebih dari 6.000 postingan media sosial unik di Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, dan YouTube.
Studi ini menganalisis konten di tiga negara yang dianggap paling berisiko terhadap disinformasi. Yakni Spanyol, Polandia, dan Slovakia.
BBC telah menghubungi X untuk memberikan komentar.
“Pesan saya untuk [X] adalah: Anda harus mematuhi hukum yang tegas. Kami akan mengawasi apa yang Anda lakukan,” terang Komisaris Nilai dan Transparansi Uni Eropa (UE) Vera Jourova, dikutip BBC.
Studi disinformasi yang memicu komentar Jourova ini mencakup Spanyol, Polandia, dan Slovakia, negara-negara yang berisiko menjadi sasaran disinformasi karena pemilu atau kedekatannya dengan perang di Ukraina.
Platform dengan “rasio penemuan” disinformasi terbesar – yang berarti proporsi konten sensitif yang terdiri dari disinformasi – adalah Twitter. Menurut studi tersebut, YouTube memiliki tingkat terendah.
Studi ini dilakukan oleh TrustLab, sebuah perusahaan rintisan yang memantau disinformasi, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kode praktik Uni Eropa mengenai disinformasi.
X, yang saat itu bernama Twitter, bersama dengan banyak jejaring sosial lainnya, mendaftar ke kode sukarela pada 2018.
Namun perusahaan tersebut menarik diri dari kode etik tersebut saat berada di bawah kepemimpinan Musk.
Namun X akan tunduk pada Undang-Undang Layanan Digital (DSA) UE yang mengatur perilaku platform teknologi besar. UE bermaksud mengubah kode etik sukarela menjadi kode etik berdasarkan undang-undang tersebut.
“Musk tahu bahwa dia tidak akan lolos dengan meninggalkan kode praktik, karena sekarang kita telah menerapkan Undang-Undang Layanan Digital sepenuhnya,” terang Jourova.
Perusahaan yang gagal mematuhi undang-undang tersebut dapat dikenakan denda hingga enam persen dari omzet global.
Pada September ini, Uni Eropa (UE) menuduh perusahaan media sosial gagal menghentikan kampanye disinformasi Rusia yang berskala besar sejak invasi ke Ukraina.
UE menuduh jangkauan dan pengaruh akun-akun yang didukung Kremlin telah berkembang lebih jauh pada 2023.
"Negara Rusia telah terlibat dalam perang gagasan untuk mencemari ruang informasi kita dengan setengah kebenaran dan kebohongan untuk menciptakan gambaran palsu bahwa demokrasi tidak lebih baik dari otokrasi,” ujar Jourova, pada Selasa (26/9/2023).
Dia mengatakan Rusia menargetkan senjata manipulasi massal senilai jutaan euro terhadap masyarakat Eropa dan platform media sosial besar harus mengatasi risiko ini.
Ancaman ini sangat serius karena perang di Ukraina dan pemilu Eropa yang akan datang.
Komisaris juga mencatat bahwa upaya sedang dilakukan untuk mengatasi disinformasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) menjelang pemilu.
Dia mengatakan dirinya akan bertemu dengan perwakilan OpenAI pada Selasa (26/9/2023) waktu setempat untuk membicarakannya.
(Susi Susanti)
