JAKARTA - Pada era Perang Dingin, banyak spekulasi muncul tentang hubungan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Uni Soviet. Beberapa berpendapat bahwa PKI mendapat dukungan kuat dari Uni Soviet, sementara yang lain berpendapat bahwa hubungan ini lebih kompleks. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telaah lebih dalam.
Uni Soviet menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tahun 1950. Mereka menjadi salah satu negara yang awal awal mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dari Belanda setelah berakhirnya Perang Dunia II.
Selama awal periode Perang Dingin, hubungan antara kedua negara tersebut berkembang erat. Presiden Indonesia, Soekarno, mengunjungi Moskow, sementara pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev, melakukan kunjungan resmi ke Jakarta. Kesepakatan militer pertama antara Indonesia dan Uni Soviet terjadi pada tahun 1958, yang melibatkan impor truk GAZ-69 buatan Soviet ke Indonesia.
Pada tahun 1960, Jenderal Abdul Haris Nasution mengunjungi Moskow untuk menjalani perundingan terkait kesepakatan senjata antara Indonesia dan Uni Soviet. PKI adalah sebuah partai politik yang beroperasi di Hindia Belanda, yang pada akhirnya dinyatakan ilegal dan dibubarkan.
PKI menganut paham ideologi Marxisme-Komunisme, yang pada saat itu ideologi ini mengalami kejayaan di Uni Soviet. PKI pernah menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, namun kemudian mengalami kehancuran pada tahun 1965 dan dilarang pada tahun berikutnya.
PKI mempunyai basis kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI).
Dilansir dari Historia.id, Anggota PKI kebanyakan berasal dari para masyarakat menengah ke bawah, jika hanya mengandalkan mereka untuk urusan partai, pasti para kader tidak bisa membiayai seluruh kebutuhan. Disebut-sebut ada sokongan dari orang dan golongan yang berasal dari luar partai, namun tidak mengikat.
Namun untuk menelusuri siapa dan berapa saja yang menyokong mereka untuk terus berdiri, cukuplah sulit. Dengan berbagai tanda tanya, inilah yang selanjutnya membuat timbul banyak dugaan serta spekulasi-spekulasi tentang siapa saja yang berdiri di belakang PKI.
Dalam The Communist Party of Indonesia, karya Donald Hindley, bantuan keuangan dari luar anggota PKI berjumlah cukup besar. Walaupun tidak ada bukti yang kuat, donatur PKI kemungkinan besar berasal dari negara komunis, seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara yang berada pada blok Soviet.
Dukungan yang diberikan pun beragam, bentuknya bisa berupa literatur, risalah, majalah yang diperdagangkan di toko-toko buku milik partai, atau juga bisa berasal dari delegasi PKI yang mendapatkan bantuan saat berkunjung ke negara-negara komunis tersebut.
Dalam bukunya HIndley menulis bahwa sumber utama bantuan keuangan non partai yang dimiliki PKI justru merujuk pada bantuan dari tiga juta orang Tionghoa, yang kebanyakan berkewarganegaraan Indonesia, dan tinggal di Indonesia. Orang Tionghoa yang memberikan bantuan kepada PKI sebagian besar melakukannya secara sukarela, dan sebagiannya lagi karena paksaan.
Banyak sekali spekulasi dan dugaan tentang dukungan asing terhadap PKI, seperti dari Uni Soviet dan Tiongkok, namun bukti konkret tentang sumber pendanaan dan dukungan tersebut masih belum sepenuhnya terungkap. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu misteri dalam sejarah politik Indonesia.
(Maruf El Rumi)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.