DPRD Minta Kemasan PMT Stunting Tak Perlu Ada Stiker Wali Kota Depok
DEPOK - Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menyarankan kemasan pemberian makanan tambahan (PMT) mengatasi stunting tidak perlu stiker Wali Kota Depok Mohammad Idris dan wakilnya agar cost pengeluaran lebih efisien.
Diketahui program PMT yang digagas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok itu menuai polemik di masyarakat usai menu hanya nasi, tahu, dan kuah sayur sop.
"Kan uang nasional pakai APBN, kalau pun harus ada yang ditampilkan di situ, ya pemerintah pusat, tapi sebetulnya tidak perlu pakai stikerlah," ujar Ikra saat ditemui di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (17/11/2023).
Kalaupun perlu perlu, Ikra mengatakan stiker kecil saja bergambar Pemkot Depok. ia menyebut dengan mengefisienkan pengeluaran untuk memastikan kuantitas produk yang diberikan ke masyarakat terlebih untuk menekan angka stunting.
"Supaya mengefisienkan cost (pengeluaran) memastikan kuantitas produk bisa dijamin. Ini kebanyakan ongkos ini itu," ujarnya.
Sebelumnya, Kemasan pemberian makanan tambahan (PMT) dalam mengatasi masalah stunting di Kota Depok berstiker pasangan Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menuai polemik di masyarakat.
Merespons hal itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) pun meminta agar dilepas saja jika stiker jadi masalah.
"Masukan tadi kita akan sampaikan kalau itu jadi masalah yang terus dipermasalahkan yaudah dikeletek (dilepas, red) saja deh kalau mereka bersedia mengganti stiker karakter kartun misalnya. Kalau misalnya sudah mepet enggak usah pakai stiker," kata Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati saat diskusi di Kantor PWI Pancoran Mas, Depok, Rabu 15 November 2023.
Sebagai informasi, Dinkes Kota Depok menganggarkan Rp4,9 miliar untuk program PMT yang bersumber dari APBD Perubahan yang disebar ke 38 Puskesmas. Sementara untuk anggaran per paket yakni Rp18 ribu termasuk kemasan hingga isi paket makanan.
(Angkasa Yudhistira)
