Di Ambang Konflik, Presiden Venezuela dan Guyana Akan Bertemu Bahas Sengketa Wilayah
SAO PAULO - Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan bertemu dengan Presiden Guyana Mohamed Irfaan Ali pada Kamis, 14 Desember, di tengah sengketa wilayah antara kedua negara, menurut surat dari perdana menteri Saint Vincent dan Grenadines.
Pengumuman pertemuan bilateral tersebut muncul setelah Maduro berbicara dengan Ralph Gonsalves, perdana menteri Saint Vincent dan Grenadines, yang juga menjabat sebagai presiden sementara Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC), dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu, (9/12/2023).
Ketegangan meningkat dalam beberapa pekan terakhir antara Venezuela dan Guyana karena sengketa perbatasan yang berkepanjangan mengenai Esequibo, sebuah wilayah di Guyana tempat penemuan minyak dan gas lepas pantai secara besar-besaran.
Pemerintah Venezuela mengatakan pertemuan itu “untuk menjaga aspirasi kami untuk mempertahankan Amerika Latin dan Karibia sebagai zona damai.”
Kantor Kepresidenan Guyana mengonfirmasi bahwa Ali telah menyetujui pertemuan tersebut, namun menambahkan, "Perbatasan darat Guyana tidak dapat didiskusikan."
Akhir pekan lalu, para pemilih di Venezuela menolak yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) atas wilayah tersebut, dan mendukung pembentukan negara baru.
Sebelumnya pada Sabtu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva berbicara dengan Maduro dan menyerukan dialog, dengan mengatakan penting untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat memperburuk situasi.
Lula, yang diundang pada pertemuan hari Kamis sebagai pengamat, menegaskan kembali bahwa Brasil siap mendukung dan mengikuti inisiatif dialog, memperkuat deklarasi bersama negara-negara Amerika Selatan yang dirilis awal pekan ini.
Amerika Serikat dan Brasil sedang berkonsultasi satu sama lain mengenai sengketa perbatasan Venezuela-Guyana, kata kantor pers Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Brasilia.
“Kami menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat terhadap kedaulatan Guyana,” katanya dalam sebuah pernyataan yang mengatakan kedua pemerintah menginginkan penyelesaian konflik secara damai.
(Rahman Asmardika)
