Selain Tetapkan Vigit Waluyo Tersangka Match Fixing, Polri Ungkap Judi Online
JAKARTA - Satgas Antimafia Bola mengungkap kasus match fixing atau pengaturan skor dalam pertandingan Liga 2. Dalam pengungkapan ini, satu orang aktor intelektual dalam kasus match fixing ditangkap.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tersangka pengaturan skor yang ditangkap berinisial VW. Tersangka, kata Kapolri, sudah dikenal sejak 2008 dan tidak tersentuh hukum.
"Salah satu aktor intelektual pengaturan skor yang mungkin namanya cukup malang melintang di dunia sepak bola inisial VW. Sudah dikenal dari tahun 2008 dan tidak tersentuh hukum. Alhamdulillah bisa kita ungkap," kata Kapolri dalam acara penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan PSSI terkait penyelenggaraan persepakbolaan Indonesia, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, (13/12/2023).
Mantan Kabareskrim Polri ini mengatakan, pengungkapan perkara match fixing ini terkait adanya pengaturan skor agar klub lolos dari degradasi.
"Kemudian yang menarik semuanya adalah hasil dari data intelijen yang diberikan dari PSSI kepada satgas mafia bola," katanya.
Ia pun berharap dengan adanya pengungkapan ini, kompetisi sepak bola di Indonesia berjalan fair dan lebih baik seperti yang diharapkan masyarakat.
"Kita ingin menertibkan agar kompetisi bola ini betul-betul fair, baik dan ciptakan kompetisi yang diharapkan masyarakat," katanya.
Selain pengungkapan match fixing, Satgas Anti Mafia Bola mengungkap kasus judi online SBOTOP, yang perputaran uang mencapai miliaran rupiah. Adapun lokasi server berada di Filipina dan diikuti hampir 43 ribu member di berbagai negara, termasuk Indonesia.
"Ini kita kerja sama dengan teman-teman PPATK untuk kemudian menelusuri, memblokir dan melakukan tracing terkait dengan perputaran uang yang ada," katanya.
Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, pengungkapan ini bukanlah akhir, melainkan akan terus berkomitmen memberantas match fixing atau judi online.
Ia pun mengatakan akan membuka kesempatan kepada masyarakat atau siapapun yang ingin berikan informasi ataupun jadi whistle blower ke Satgas Anti Mafia Bola dan akan ditindaklanjuti.
"Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk betul-betul wujudkan apa yang menjadi kebijakan pak presiden, apa yang utamanya jadi kebijakan dan program ketum PSSI untuk ciptakan kompetisi bola berkualitas, melahirkan atlet nasional yang betul-betul unggul dan tentunya bisa membawa sepak bola indonesia ke depan lebih baik di kancah nasional maupun internasional," katanya.
Di sisi lain, Ketua Satgas Anti Mafia Bola Irjen Asep Edi Suheri mengungkap bahwa, pihaknya kembali menetapkan delapan orang tersangka terkait kasus dugaan match fixing atau pengaturan hasil pertandingan Liga 2 periode tahun 2018.
Ia menyebut pengungkapan kasus itu berawal dari indikasi adanya kecurangan yang ditemukan penyidik usai menganalisis sejumlah pertandingan. Temuan tersebut, juga didukung oleh adanya laporan intelijen sportradar (SR) yang berasal dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Berdasarkan hasil analisa itu, Asep mengatakan pihaknya menemukan adanya indikasi keterlibatan dari pihak klub dalam kasus pengaturan skor atau match fixing.
"Dengan cara melobi perangkat wasit dan memberikan sejumlah uang untuk memenangkan salah satu club dalam pertandingan sepak bola tersebut," katanya dalam kesempatan yang sama.
Adapun delapan tersangka itu, rinciannya sebanyak 4 orang tersangka dari pihak wasit yakni Khairuddin, Reza Pahlevi, Agung Setiawan, dan Ratawi. Selanjutnya Dewanto Rahadmoyo Nugroho juga ditetapkan sebagai tersangka selaku asisten manajer klub yang melakukan match fixing.
Selain itu penetapan tersangka juga dilakukan terhadap Vigit Waluyo selaku pihak pelobi dalam kasus Match Fixing serta Kartiko Mustikaningtyas selaku LO dari wasit.
"Dan satu tersangka seorang kurir berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) berinsial GAS (Gregorius Andi Setyo) yang sampai saat ini kami masih melakukan pengejaran," jelasnya.
Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-undang 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ancaman pidana paling lama 3 sampai 5 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp 15 juta. (erh)
(Khafid Mardiyansyah)
