Dia menambahkan, kontrak akan dilakukan dalam waktu dua tahun untuk menjalankan gagasan kedaulatan pangan. Hal itu diyakininya bisa menjadi dasar untuk pengembangan agromaritim Indonesia ke depan.
"Kontrak untuk menjalankan itu dalam waktu dua tahun. Ilmunya sudah ada, metodenya sudah ada, orangnya pemerintah yang menyediakan, lahannya bisa kita carikan, dan kemudian hasilnya bisa terukur, maka kedaulatan pangan saya kira makin optimistis terwujud dengan apa yang dilakukan oleh IPB," ujar Ganjar.
Sementara itu, untuk kedaulatan maritim dapat dilakukan dengan menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan modal kerja bagi para nelayan, serta menyediakan pembeli atau off taker hasil laut.
"Nelayan itu butuh jaminan pasokan BBM, kemudian modal kerja untuk bisa melaut. Kemudian, off taker-nya, siapa yang akan membeli produk, dan sistem informasi harga yang sering kali mereka tidak tahu, sehingga tengkulak yang dominan. Kalau pemerintah bisa masuk ke situ, maka nelayan akan mendapatkan jaminan yang baik," jelas Ganjar.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.