Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Pakar: Kepercayaan Publik Menurun!
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak, mendapat berbagai macam reaksi dari masyarakat.
Pakar Hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro membenarkan adanya aturan tersebut, namun dia mengingkatkan soal kepercayaan publik.
Sebab, kata dia, selama sebelum masa kampanye Jokowi cenderung sudah terlihat cawe-cawe atau memihak ke salah satu kubu.
"Pada akhirnya ini bukan soal boleh tidaknya semata. Karena aturannya dalam UU pemilu memang membolehnya kampanye. Tapi ini soal public trust. Publik kadung tidak percaya karena selama ini Presiden cenderung cawe-cawe," jelas Castro, Rabu (24/1/2024).
Padahal, kata Castro, sikap preferensi politik oleh Presiden hanya boleh ditunjukkan selama masa kampanye. Selama kampanye itu pun, ada aturan yang membatasi Presiden sesuai dengan Pasal 281 UU 7/2017 tentang Pemilu.
