Wapres Minta Tahun Politik Tak Ganggu Program Kepemudaan
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan seluruh jajarannya agar program kepemudaan tidak terganggu di tengah Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Wapres mengingatkan hal ini saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk memonitoring progres pelaksanaan Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
“Saya minta juga dicermati dinamika dan implikasinya terhadap program kegiatan lain dan kepemudaan, jangan sampai kemudian ini semuanya tidak terlaksana karena masalah Pemilu dan Pilkada baik di Kementerian maupun di pemerintah daerah supaya tahun 2024 ini tetap dipastikan kelancaran dan keberhasilannya. Ini jangan sampai Pemilu Pilkada ini membuat program ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Wapres mengawali arahannya.
Lebih lanjut, Wapres mengatakan dia telah menyampaikan beberapa arahan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Termasuk di dalamnya mengenai langkah-langkah percepatan untuk mencapai target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan dukungan anggaran yang memadai.
“Saya mendapatkan laporan dari Menteri Pemuda dan Olahraga, bahwa IPP Tahun 2022 itu mencapai 55,33. Kita bersyukur adanya kenaikan dua poin dari IPP tahun 2021 sebesar 53,33. Saya minta capaian ini terus ditingkatkan, sehingga terjadi IPP yang kita harapkan yaitu 57,67 di tahun 2024 ini bisa dapat tercapai,” kata Wapres.
Wapres mengaku telah mendengar bahwa masih diperlukan optimalisasi peran Kementerian Koordinator untuk mengawal dan memantau pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan pada masing-masing Kementerian lembaga yang dikoordinasikan.
“Ini semua Menko saya kira, karena ada kementerian dan lembaga yang terkait. Hal itu komitmen dan koordinasi kelompok kerja tim koordinasi nasional penyelenggaraan kemudahan itu juga masih perlu adanya peningkatan,” ujarnya.
Wapres juga mendapat laporan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun rujukan untuk memudahkan daerah dalam membuat rencana aksi daerahnya (RAN) daerah.
“Dan saya minta agar penyusunan rujukan tersebut dipercepat penyelesaiannya sehingga dapat digunakan di awal tahun 2024 ini. Saya mohon nanti sudah seberapa jauh itu tersiapkan,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
