Tindaklanjuti COP28, Indonesia Teken Kerjasama dengan IUCN soal Pencegahan Perubahan Iklim
Selanjutnya, Menteri Siti menjelaskan tentang tata kelola karbon di Indonesia, termasuk mekanisme perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia yang sudah mulai aktif, meski belum terlalu dinamis sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, Pemerintah sudah menyiapkan segala peraturan untuk dapat menjamin bisnis karbon yang legal, transparan, dan berintegritas memenuhi kaidah-kaidah tata kelola karbon atau carbon governance.
Pertemuan kali ini juga membahas kerjasama mangrove antara RI dan UAE. Menteri Siti mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kerja sama mangrove dengan Jepang dan Jerman, serta akan menyusul Korea dan lain-lain, termasuk tentang rencana World Mangrove Centre Bali Grand Forest Park di Bali. Pemerintah Indonesia menetapkan Bali sebagai lokasi World Mangrove Centre dengan segala variasi kegiatan dan kepentingan global.
Pada kesempatan tersebut, Razan Al Mubarak menggarisbawahi bahwa pentingnya pendanaan iklim (climate finance) seperti yang dijanjikan negara maju dalam mendukung pencapaian agenda utama penurunan emisi global, termasuk di Indonesia melalui implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030.
Ia juga mengajak dan meminta Indonesia untuk bersama negara-negara anggota UNFCCC untuk mengimplementasikan hasil COP28 secara nyata dan lebih luas lagi dengan pengembangan bersama south-south cooperation.
Razan Al Mubarak menyampaikan apresiasi dan kekagumannya atas kerja operasional yang sistematis melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang meliputi sustainable forest management; penguatan carbon governance, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi hutan dan satwa liar, perhutanan sosial, rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut serta penanganan isu-isu masyarakat adat.
Saat ini, kerangka kerja rinci Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga sudah dibangun untuk daerah-daerah. Selain itu, sudah disiapkan manual kerja untuk antara lain tata kelola gambut, perhutanan sosial, pengelolaan hutan lestari, reduced impact logging, kemitraan konservasi, dll.
Razan Al Mubarak memberikan atensi khusus pada perhutanan sosial, yang dinilainya sebagai kebijakan penting Indonesia memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Ia mengapresiasi capaian-capaian agenda perhutanan sosial Indonesia.
Isu lain yang diangkat Menteri Siti kali ini juga tentang kerja-kerja konservasi wildlife dan ekosistem habitatnya di Indonesia. Kekayaan wildlife dan flagship species di hutan Indonesia yang sangat luas ini menjadi poin penting yang menjadi perhatian khusus Razan Al Mubarak.
Sebagai Presiden IUCN, Razan menjelaskan tentang kerja-kerja IUCN dan harapannya kepada Indonesia untuk bekerjasama dalam penguatan kerja, dan keanggotaan serta kegiatan bersama IUCN untuk konservasi dan perlindungan satwa liar.
Terkait isu karbon, Razan Al Mubarak menyampaikan studi terbaru IUCN, bahwa hutan yang merupakan habitat satwa liar, akan menjadi sekuestrasi karbon (carbon sequestered) yang lebih besar nilainya dibandingkan hutan tanpa satwa liar. Ini penting sekali bagi Indonesia yang sangat kaya akan satwa liar dan flagship species.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
