Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

UGM hingga UI Kritik Jokowi, Kaesang Bilang Dinamika Biasa Terjadi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |19:26 WIB
UGM hingga UI Kritik Jokowi, Kaesang Bilang Dinamika Biasa Terjadi
Kaesang Pangarep (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, angkat bicara terkait kritikan yang diajukan oleh sejumlah civitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Universitas Indonesia (UI) pada ayahnya

Menurut dia, kritikan ataupun petisi merupakan suatu hal yang biasa terjadi.

"Enggak apa-apa, namanya juga ini kan dinamika, biasa terjadi," kata Kaesang, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam keterangannya yang diterima, Jumat (2/2/2024).

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menanggapi santai soal petisi yang disampaikan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Jokowi mengatakan petisi berisi kritikan untuknya itu merupakan hak berdemokrasi masyarakat.

"Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Jokowi menuturkan setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat. Mantan wali kota Solo itu pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepadanya.

"Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan," tutur Jokowi.

Diketahui, petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dia tidak sendiri, sejumlah guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir bersamanya.

Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi:

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

 

Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

 

Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

(Angkasa Yudhistira)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement