Dukung Kampus Kritik Jokowi, KBNU-UI Sampaikan 8 Poin Tausiyah Kebangsaan
JAKARTA - Keluarga Besar Nahdlatul Ulama-Universitas Indonesia (KBNU-UI) menyampaikan tausiyah kebangsaan untuk mendukung sikap para guru besar dan civitas akademika sejumlah kampus di Indonesia yang mengkritik Presiden Joko Widodo karena dianggap mencederai politik dan demokrasi jelang Pemilu 2024. Dukungan diberikan karena melihat situasi genting saat ini.
Juru Bicara KBNU-UI Erwin Kusuma mengtakan, tausiyah dilakukan untuk mendukung gerakan sejumlah civitas academika dari berbagai perguruan tinggi khususnya guru besar UI yang menyampaikan kritik akan situasi politik dan demokrasi di Indonesia jelang Pemilu 2024.
"Kami mensuport guru besar UI apa yang disampaikan untuk pemerintahan saat ini terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang kurang beberapa hari ini. Kami mensuport itu," kata Erwin di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/2/2024).
BACA JUGA:
Dia mengatakan, langkah suport itu dilakukan karena melihat gerakan yang dilakukan guru besar UI tidak disambut baik mahasiswa dan dan dosen. Padahal kondisi saat ini menjadi kondisi darurat yang seharusnya dapat digerakkan.
"Kita lihat di internal UI sendiri suport akan hal itu kurang. Sepenting ini sedarurat ini, kita seolah-olah diam dan hanya di level guru besar aja yang berbicara. Dosen-dosen mahasiswa bahkan nyaris suarnya tidak terdengar," jelasnya.
Selain mendukung guru besar UI, KBNU-UI juga mengajak semua elemen mahasiswa sivitas akademika di seluruh Indonesia. Dia menilai Indonesia di tangan presiden Jokowi akhir-akhir ini sangat mengecewakan.
"Yang jelas kami ingin Indonesia lebih baik dan pintu masuknya adalah di mana penyelenggaraan pemilu dan pilpres ini jurdil tidak ada carut marut dalam penyelenggaraan dan setelah penyelenggaraan tidak ada distrup," jelasnya.
Kemudian dia juga meminta aparat mulai dari ASN, TNI- Polri untuk netral dan kembali pada tugas dan fungsinya masing masing.
BACA JUGA:
Sebelumnya, dosen, mahasuswa, dan alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama - Universitas Indonesia (KBNU-UI) menyampaikan tausiyah kebangsaan atas kondisi politik yang dianggap menyimpang dari cita-cita reformasi.
Tausiyah dibacakan secara bergilir oleh perwakilan peserta yang hadir. Dalam tausiyah tersebut terdapat delapan poin yang disampaikan.
1. Menyesalkan terjadinya "tragedi konstitusi" berupa pelanggaran etika berat dan prinsip demokrasi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024
2. Menyesalkan terjadinya pelanggaran etika oleh semua komisioner KPU. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik pada penyelenggaraan pemilu yang berujung pada tidak dipercayanya hasil pemilu. Legitimasi pemilu akan dipertanyakan, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.
3. Menyerukan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil (jurdil). Mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif menjaga dan memantau pemilu agar berjalan dengan aman, damai, dan tanpa paksaan.
4. Mendukung sepenuhnya gerakan civitas akademika; para guru besar (profesor), dosen, dan mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai gerakan moral untuk mengingatkan pemerintah agar kembali ke jalur demokrasi yang benar.
5. Menyerukan kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di semua tingkatan, agar berpegang teguh pada Khittah NU 1926. Tidak menjadikan NU sebagai alat mobilisasi dan legitimasi politik untuk kepentingan jangka pendek. Sebagaimana pesan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) secara tegas di peringatan Hari Lahir ke-101 NU di Krapyak, Yogyakarta bahwa tugas NU adalah memenangkan Indonesia, bukan memenangkan capres.
6. Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, NU fokus pada peran merawat jama'ah/warga NU dalam hal: ubudiyah, nilai-nilai keagamaan, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial.
7. NU harus memiliki peran kebangsaan yang lebih luas. NU semakin fokus merawat kebhinekaan dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia yang semakin pudar dengan nilai-nilai wasathiyah (moderat) yang selama ini menjadi pegangan NU.
(Salman Mardira)
