Sebut Jokowi Dukung Prabowo dan Gibran, Aktivis 98: Membuat Mundur Demokrasi
JAKARTA - Aktivis 98, Ignatius Jonan mengatakan bahwa keputusan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 membuat demokrasi semakin mundur.
Padahal Prabowo Subianto sendiri merupakan orang mempunyai masa lalu kelam, diduga sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) saat penculikan mahasiswa pada tahun 1998.
"Perlu diingat bahwa Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDI-Perjuangan, Jokowi juga tak bakal menang jika terjadi kecurangan jadi ini kemunduran demokrasi yang diciptakan oleh Jokowi memilih jalur nepotisme, lalu memilih pasangan memiliki jejak berdarah ini benar-benar membuat pemerintah menjalani kemunduran demokrasi," kata Ignatius Jonan dalam podcast Gerakan Aktivis 98 Rabu (14/2/2024) malam.
Sementara itu, Azwar Furgudyama mengatakan, melihat hasil quick count menempatkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di atas 50 persen suara bukan akhir dari perjalanan bangsa ini.
Namun sebagai aktivis 98, Azwar menyebut kedepannya masyarakat perlu dicerahkan dengan sejarah menggulingkan rezim Orde Baru tahun 1998 dari tangan Soeharto.
"Menurut saya hari ini bukan akhir dari perjalanan bangsa kita, artinya hari ini kita mengambil satu pelajaran bahwa masyarakat masih butuh banyak sekali dalam petik harus dicerahkan bukan berarti kita sombong terhadap masyarakat kita," ujar Azwar Furgudyama.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan, Azwar juga mengaku sebagai aktivis 98, dirinya mempunyai tanggungjawab moral terhadap korban penculikan. Pada masa itu harus mengalami sejumlah kejadian tragis oleh rezim orde baru.
"Tetapi kita tanggungjawab terhadap masyarakat kita punya tanggungjawab moral terhadap kawan-kawan kita sudah berjuang dulu mendemonstrasikan Indonesia terhadap penculikan masa lalu," ungkap Azwar.
"Punya tanggung jawab kita terhadap kawan-kawan yang dipukuli, dipenjara, hilang bahkan hilang nyawanya untuk memperjuangkan rezim dari orde baru Soeharto," pungkasnya.
Sebelumnya, puluhan guru besar, dosen, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah universitas dan para alumni kampus menggelar seruan pernyataan sikap setelah mencermati perkembangan konstelasi politik nasional menjelang Pemilu/Pilpres 2024.
Seruan itu mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga melahirkan sejumlah diantaranya persoalan hukum, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, demokrasi berjalan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, terdapat fakta adanya pencideraan terhadap nilai-nilai etika luhur, serta kedaulatan negara yang kewenangannya telah diberi legitimasi oleh konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
