Guru Besar Unpad Sebut Film Dirty Vote Catatan Sejarah Pemilu yang Harus Dirawat
SUMEDANG - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti menilai, film Dirty Vote merupakan sebuah catatan sejarah dalam pemilihan umum (pemilu) yang harus dirawat.
Hal itu disampaikan Susi Dwi Harijanti saat menjadi penanggap dalam acara nonton bersama (Nobar) dan diskusi bertajuk "Setelah Dirty Vote" yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KEMA) Unpad berkolaborasi dengan BEM Fakultas Hukum (FH) Unpad di Bale Pabukon, Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Sabtu (24/2/2024).
Susi mengatakan, setiap orang berhak membuat catatan sejarah dan setiap orang berhak membuat catatan untuk pemilu.
BACA JUGA:
"Jadi film Dirty Vote itu menurut saya adalah catatan yang dibuat oleh tiga orang dosen hukum tata negara yang kita tahu semua kiprahnya terhadap perubahan dan satu sutradara yang juga mempunyai perhatian besar untuk soal-soal kemasyarakatan dan ini adalah catatan sejarah yang harus kita rawat dan harus kita kerjakan," kata Susi.
Susi mengatakan, film Dirty Vote juga menjadi catatan bahwa demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi kesejahteraan, bukan semata-mata demokrasi politik saja.
"Karena kita tahu apa sih fungsi pemilihan itu, yaitu untuk memilih pemimpin. Mereka lah yang memimpin kita dalam memilih kebijakan dan kebijakan itu adalah sesuai dengan UUD 1945 yang tujuan utamanya kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Susi, inilah pentingnya demokrasi politik untuk menuju kepada demokrasi kesejahteraan.
"Di dalam salah satu tulisan saya beberapa tahun yang lalu, saya menulis saatnya rakyat berbicara titik, dua demokrasi kesejahteraan. Jadi apa yang kita rencanakan hari-hari ini itu akhirnya untuk kesejahteraan kita semua, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan," tuturnya.
BACA JUGA:
Susi mengatakan, kehadiran film Dirty Vote ini diharapkan memberikan pelajaran dan spirit yang dirawat secara terus menerus untuk kemudian berakhir menjadi gerakan sosial.
"Untuk memastikan bahwa Indonesia akan terwujud sebagai Indonesia yang makmur dan kemakmuran itu adalah untuk rakyat secara keseluruhan," tandasnya.
Caption: Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Susi Dwi Harijanti menilai, film Dirty Vote merupakan sebuah catatan sejarah dalam pemilu yang harus dirawat.
(Salman Mardira)
