MK Hapus Parlementary Threshold 4%, Cak Imin: Memang Harus Begitu
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan parlementary threshold (PT) atau ambang batas Pemilu empat persen dengan nomor perkara 166/PUU-XXII/2023.
Diketahui MK meminta ambang batas itu harus diubah dan berlaku pada Pemilu 2029.
Cak Imin mengatakan bahwa sudah seharusnya aturan disiapkan jauh sebelum pelaksanaan bukan ditengah permainan berlangsung baru memutuskan.
"Ya itu kan memang harus begitu aturan pemilu lima tahun yang akan datang disiapkan bukan tidak, bukan kemudian saat menjelang pemilu baru dibuat," kata Cak Imin kepada wartawan di Kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).
Kendati demikian, Cawapres nomor urut 1 itu mengkritik MK yang kerap memutuskan aturan di tengah permainan. Ia meminta hal seperti itu dibatasi agar disiapkan lebih awal.
"Aturan selalu saja kritik kita ke MK adalah memutuskan aturan ditengah permainan sedang berlangsung. berkali kali itu banyak aturan yang munculnya di ujung harusnya dibatasi aturan soal pemilu disiapkan lebih awal," ungkapnya.
