Komnas Perempuan: Praktik Intoleransi Picu Tindak Kekerasan!
TANGERANG SELATAN - Praktik intoleransi selalu berujung pada tindak kekerasan. Bak api dalam sekam, peristiwa itu dari waktu ke waktu kerap muncul di berbagai wilayah di Indonesia.
Intoleransi dapat dapat dibendung jika pemahaman tentang keberagaman terus dipertebal. Dalam hal ini banyak pihak harus terlibat aktif, baik pemerintah hingga masyarakat luas.
Hal itulah yang diulas dalam diskusi dan bedah film 'Puanhayati : Threads of faith' dan 'Ahmadyah's Dilemma'. Film pendek yang menggambarkan bagaimana dinamika sosial yang dialami penganutnya di Indonesia.
"Indonesia kan sesungguhnya adalah bangsa yang besar, kita menjadi besar karena kita punya banyak keberagaman," terang Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Sabtu (2/3/2024).
"Sayangnya, memang informasi tidak cukup merata untuk diketahui. Dan seringkali juga terlalu banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak terlalu peduli soal keberagaman itu sendiri,”sambungnya.
Menurutnya, peristiwa kekerasan akibat sikap intoleransi selalu diawali dengan hal-hal yang dianggap berbeda di tengah masyarakat. Pada setiap konflik itu, kata dia, pasti selalu ada kaum perempuan yang menjadi korban di dalamnya.
"Dengan adanya 2 film ini, kami dari Komnas Perempuan tentunya berharap akan ada ruang-ruang untuk mendialogkan keberagaman di Indonesia. Dan juga memastikan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan tentram. Ini sangat penting, karena dalam peristiwa intoleransi pasti ada perempuan yang menjadi korbannya," paparnya.
Pemutaran film dan diskusi itu diselenggarakan oleh Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) dan diikuti ratusan mahasiswa Unpam. Turut hadir pula perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika serta tokoh yang bermain dalam film pendek tersebut.
Dikatakan Andy, tanggung jawab menjaga toleransi itu tak hanya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sebab, ada pula peraturan-peraturan di daerah yang terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi nilai toleransi.
"Saya pikir bukan hanya presiden ya, tapi kan ini kalau kita lihat di daerah-daerah juga ada Perda-Perda tertentu yang sebetulnya menjadi tantangan pengelolaan keberagaman di Indonesia. Jadi ini isunya adalah seluruh tata kelola negara, termasuk memerbaiki sistim pendidikan, termasuk sistim pendidikan agama," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
