Sengketa Pemilu 2024, Ketua MK: Kami Berupaya Semaksimal Mungkin untuk Netral
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan pihaknya netral dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2024 dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan diadakan pada Senin (25/3/2024).
"Ya kami berupaya semaksimal mungkin (netral) untuk itu," kata Ketua MK Suhartoyo kepada wartawan di Gedung MK, Jumat (22/3/2024).
Suhartoyo ingin membuktikan independensinya dengan aksinya secara langsung, bukan hanya sebuah omongan yang abstrak.
BACA JUGA:
"Kemudian bagaimana ketika putusan itu dijatuhkan. Kalo realnya kan susah soal independensi itu kan sesuatu yang abstrak. Konkretnya baru actionnya ketika kami sudah menjalankan proses itu kemudian menjatuhkan putusan, nanti bisa dinilai putusan itu," tutur Suhartoyo.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 akan diputuskan pada 22 April 2024 setelah 14 hari kerja.
Juru bicara MK, Fajar Laksono memastikan hal tersebut masuk dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 1 tahun 2024.
BACA JUGA:
"Putusan itu tanggal 22 April, kalau diregistrasinya tanggal 25 (Maret) hari Senin ya," kata Fajar Laksono kepada wartawan di Gedung MK, Kamis (21/3/2024).
Fajar menjelaskan, 25 Meret adalah dimulainya persidangan sengketa pemilu 2024, dan akan diputuskan pada 22 April setelah 14 hari kerja.
"Jadi hitungannya itu hari kerja. Jadi cuti-cuti bersama, libur lebaran itu nggak dihitung sebagai hari kerja. Jadi dari 25 Maret ke 22 April itu adalah hari kerja ke 14. Jadi ujungnya hari ke 14 itu mau tidak mau MK harus memutus," jelas Fajar.
