Todung melihat permasalahan Bansos sangat kompleks kaitan dengan tahapan pilpres 2024. Pihaknya juga senada dengan tim hukum nasional AMIN yang sama ingin mendengarkan keterangan dua menteri tersebut.
"Nah persoalannya semakin kompleks, masalah Bansos itu membutuhkan pembuktian yang kompleks juga membutuhkan banyak pihak kami tadi sudah mengusulkan bersama-sama paslon 01 untuk menghadirkan Menteri keuangan dan Menteri Sosial dan menteri PMK dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi," bebernya.
"Mudah-mudahan MK melihat urgensi dari kehadiran Menteri keuangan kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlihat dalam penyaluran bantu sosial dan juga kita ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam soal Bansos yang menyangkut Rp 496,8 triliun itu disalurkan," pungkasnya.
(Awaludin)