ISRAEL – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah menolak sanksi apa pun terhadap militer negaranya, setelah adanya laporan bahwa Amerika Serikat (AS) berencana memotong bantuan menjadi satu unit.
“Saya akan melawannya dengan seluruh kekuatan saya,” terangnya, pada Minggu (21/4/2024).
Sebelumnya, situs berita Axios menyebutkan AS akan menargetkan batalion Netzah Yehuda Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat yang diduduki.
BBC mengetahui bahwa tindakan apa pun akan dilakukan berdasarkan larangan AS terhadap bantuan kepada unit asing yang diduga terlibat dalam pelanggaran.
Ketika ditanya pekan lalu tentang laporan bahwa bantuan militer AS kepada unit Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dapat dihentikan karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat yang diduduki, Menteri Luar Negeri Antony Blinken memberikan komentaranya.
“Saya telah membuat tekad; Anda dapat berharap untuk melihat mereka di hari-hari mendatang,” terangnya.
Washington yang merupakan sekutu utama Israel, belum pernah menghentikan bantuan kepada unit IDF sebelumnya.
Militer Israel mengatakan Netzah Yehuda beroperasi sesuai dengan hukum internasional.
“Setelah adanya publikasi mengenai sanksi terhadap batalion tersebut, IDF tidak mengetahui masalah ini,” kata pihak militer seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.
“IDF bekerja dan akan terus berupaya menyelidiki kejadian yang tidak biasa dengan cara yang praktis dan sesuai dengan hukum,” lanjutnya.
Pada Sabtu (20/4/2024), Axios mengutip tiga sumber AS yang mengetahui masalah ini yang mengatakan bahwa Blinken diperkirakan akan mengumumkan tindakan terhadap Netzah Yehuda dalam beberapa hari.