JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas mengenai kebijakan terkait tanaman kratom.
"Rapat tentang kratom ya," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Moeldoko menjelaskan bahwa selama ini belum ada standarisasi tata kelola tumbuhan kratom. Sebab, katanya, tumbuhan tersebut beberapa kali ditolak saat ingin diekspor.
"Yang kedua perlu ada tataniaganya. Memang menteri perdagangan sedang menyusun aturan mainnya itu tapi perlu nanti segera di percepat. Sehingga efek kepastian nanti masing-masing stakeholder terkait harus bagaimana," jelasnya.
BACA JUGA:
Pembahasan lainnya terkait tumbuhan kratom tersebut yakni masalah penggolongan. Karena, kata Moeldoko, terdapat perbedaan penggolongan oleh BNN dan hasil riset dari BRIN.
"Kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu. Masih ada perbedaan persepsi untuk itu saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset. Risetnya mengatakan bahwa mengandung tapi dalam jumlah tertentu. Artinya saya minta lagi jumlah tertentu seperti apa yang itu membahayakan kesehatan," ungkapnya.
Moeldoko mengungkapkan bahwa prospek perdagangan tumbuhan kratom cukup baik. Menurutnya banyak keluarga yang berpenghasilan dari menanam kratom.
"Cukup bagus. Selama ini cukup bagus karena ini menjadi penopang ada 18 ribu keluarga lebih berkerja di area untuk tanamannya cukup banyak," katanya.
BACA JUGA:
Moeldoko berharap rapat hari ini dapat menjelaskan status tanama kratom agar tidak ada lagi ketidakpastian baik dari pemerintah ataupun di masyarakat.
"Iya saya pikir ingin memastikan harus bagaimana ini tata kelolanya penggolongannya bagaimana tata kelolanya bagaimana tata niaganya juga bagaimana sehingga ada kepastian karena ini di tunggu oleh masyarakat. Saya mendapatkan keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat termasuk juga dari bupati dan gubernur ini masyarakat harus mendapatkan kepastian," tandasnya.
Beberapa menteri juga telah hadir di Istana, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
(Salman Mardira)