Pilkada 2024, Menkopolhukam: TNI-Polri dan ASN Harus Tetap Netral
Guna mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 K/L yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada.
Dalam rakor tersebut turut hadir Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU-RI, Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Badja, Kabaharkam Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, dan Pangkogabwilhan, Marsdya TNI M Khairil Lubis.
Selain itu, jajaran Penjabat Gubernur dan Kepala Daerah, Kalimantan Sulawesi dan Maluku, beserta Jajaran Forkopimda turut hadir via zoom di daerah masing-masing.
Sementara, Mendagri Tito Karnavian menekankan soal penganggaran pilkada untuk segera diselesaikan baik untuk pengamanan TNI-Polri dan penyelenggara KPU dan Bawaslu itu sendiri. Penekanan itu menyusul banyaknya daerah yang belum menyelesaikan soal penganggaran pilkada.
“Kami akan minta kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan, kita akan beri deadline waktu,” ujar Tito singkat saat memberikan keterangan kepada wartawan di sela acara
(Angkasa Yudhistira)
