Ogah Saling Menyalahkan soal Kebocoran PDN, Dirjen Imigrasi: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip
JAKARTA- Kebocoran data yang dialami Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berimbas berimbas pada layanan Ditjen Imigrasi pada Kemenkumham. Meski dua bulan sebelum mengalami serangan siber sudah meminta replika sebagai beckup data, namun Ditjen Imigrasi tak berani menyalahkan Kominfo.
Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim enggan menyalahkan siapa pun pihak atas serangan siber ini. Dia mengatakan semua pihak kementerian dan lembaga kini sedang berupaya untuk fokus dalam pemulihan.
"Ya nggak mungkin (saya menilai) saya gitu. Jago juga dipepet nih haha. Sudah lah (Jangan cari kesalahan), sesama bus kota enggak boleh saling menyalip," ujar Silmy di Jqkarta Selatan. Jumat (28/6/2024).
Karena persoalan kritik yang disampaikan ke publik, lebih pantas diungkap oleh pengamat. Sebab, mereka lebih pantas untuk memberikan masukan, termasuk kepada sesama pemerintah.
“Itu yang bisa ngomong kayak gitu pengamat, bisa lah. Saya gak bisa,” ujarnya.
Sehingga, Silmy berujar setelah mengetahui adanya serangan siber yang menyasar PDN lalu mengganggu pelayanan keimigrasian. Maka pihaknya fokus untuk proses pemulihan dengan data yang telah tersimpan dalam Pusdakim.
“Makanya arahan saya, di internal, kita siapkan sendiri. Jangan pernah menggantungkan nasib kita itu kalau belum pasti kita bisa survive. Karena yang kita harus pertaruhkan itu adalah kepercayaan publik,” ujarnya.
“Kita tidak bisa menerangkan kepada publik atau menyalahkan institusi lain, gak bisa. Publik itu harus dikasih layanan yang terbaik. Udah kuncinya itu. Atas dasar itulah saya melakukan beberapa keputusan dan tentu atas izin pimpinan. Ya jadi pemimpin itu resikonya kan itu,” sambung dia.
Sementara untuk sisi kerugian finansial, Silmy meyatakan bahwa pihaknya tidak mengalami kerugian itu. Karena lembaga pemerintah tidak menghitung soal kerugian finansial, hanya fokus untuk memberikan pelayanan masyarakat.
“Kalau dari sisi finansial kita kan organisasi pemerintah tidak menghitung dalam hak kerugian tentu disini kita hanya masalah waktu dan pressure karena pelayanan publik. Pada akhirnya tidak ada pembatalan semua penerbangan masuk, jadi kalau ditanya rugi tidak ada. Kalau terkait komplain masyarakat iya,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mentebut sebelum Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) terkena serangan siber ransomware pada April 2024 Ditjen Imigrasi telah meminta replika.
Dirjen Imigrasi Silmy Karim menyebut dua bulan atau sekira bulan April pihaknya telah dlberkirim surat kepada Menkominfo untuk meminta replika atau membackup data 800 yang ada di PDN.
“File kita itu ada 800 yang secara PDN ada backupnya itu 200. Nah bulan April kita menyurati Kominfo, untuk meminta backup dibuatkan replika bulan April,” kata Silmy saat jumpa pers, Jumat (28/6/2024).
Namun demikian, Silmy mengungkap permintaan kala itu tidaklah direspon oleh Kemenkominfo. Sehingga dia pun meminta kepada jajarannya untuk tetap mengupdate secara berkala lewat backup internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).
“Yang jelas bulan april kita sudah minta untuk dibuatkan replika (tidak ada klausul backup data). Memang tidak dijawab. Makanya kita siapkan, di Pusdakim begitu,” ujarnya.
(Khafid Mardiyansyah)
