Pangkalan Militer AS di Filipina Dinilai Dapat Mengancam Kedaulatan Negara Kawasan
JAKARTA - Profesor Roland G. Simbulan dari University of the Philippines (UP), melakukan penolakan pangkalan militer di Filipina. Pasalnya, baru-baru ini menjadi isu yang berhubungan dengan kondisi kawasan Asia Tenggara terkait memanasnya situasi Laut China Selatan (LCS).
Hal itu diucapkan Profesor Roland G. Simbulan dalam peluncuran edisi ketiga 'The Bases of Our Insecurity' dalam forum media di Kota Quezon, Rabu (17/7/2024).
Perjanjian Pertahanan Bersama (MDT) dan Kesepakatan Kerangka Kerja untuk Peningkatan Kerja Sama Pertahanan (EDCA) antara AS dengan Filipina, menurut Simbulan bisa melemahkan kedaulatan bangsanya.
Dia menyoroti bagaimana pangkalan-pangkalan ini mengubah Filipina menjadi pangkalan terdepan bagi Amerika, yang secara khusus menargetkan Tiongkok. Pangkalan EDCA baru,yang sebagian besar berlokasi di Taiwan, akan menarik Filipina ke dalam lingkaran ketegangan AS-Tiongkok.
Pada peluncuran buku tersebut, tokoh-tokoh terkemuka seperti aktivis koalisi dan advokat LSM WomanHealth Princess Nemenzo dan wakil presiden Biro Perdamaian Internasional pemenang Hadiah Nobel Perdamaian yang berbasis di Berlin, Corazon Valdez-Fabros juga menyuarakan keprihatinan Simbulan.
Mereka meminta pemerintah Filipina untuk mengkaji kembali keterkaitannya dengan kekuatan militer asing. Alasan yang mendasarinya bahwa pengalaman sejarah menunjukkan aliansi semacam itu meningkatkan kemungkinan Filipina terseret ke dalam konflik.
Dalam pidatonya, Simbulan menekankan bahwa pangkalan militer asing di Filipina mempunyai risiko yang signifikan, termasuk keterlibatan dalam konflik yang semakin tinggi antar negara adidaya seperti AS, Tiongkok, dan Rusia.
"Pangkalan EDCA akan membahayakan kedaulatan nasional Filipina dan menjadikan target serangan dalam persaingan geopolitik," ujarnya.
