Pansus Haji Tak Ada Kaitan dengan PKB
JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa Pansus Angket Haji, tidak ada kaitan dengan Partai Kebangkita Bangsa (PKB).
Menurutnya, dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag beberapa waktu lalu terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.
"(Pansus Haji) Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," ujarnya dikutip, Selasa (30/7/2024).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu berkata, hal itulah membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang terkesan ditutup-tutupi itu.
"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," ujar Marwan.
Jadi, tegas Marwan, Pansus Angket Haji murni urusan pekerjaan. Urusan umat muslim yang sudah antri terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji.
"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ucapnya.
Marwan menambahkan, Pansus Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat seperti; apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar juga menjawab Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang mencurigai Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024, karena masalah pribadi untuk menyerang NU.
Cak Imin – panggilan akrabnya – menjelaskan, Pansus Haji tersebut terbentuk karena Kemenag tertutup dan tidak memberikan keterangan memadai soal polemik kuota haji.
"Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai. Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII DPR bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket," kata Cak Imin seperti dalam akun X-nya @cakimiNOW.
(Fahmi Firdaus )
