Bareskrim Akan Gali Sosok Mr T dan Inisial Lainnya Saat Periksa Benny Rhamdani Besok
JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri akan fokus menggali siapa sosok dari inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia, dalam pemeriksaan lanjutan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, esok hari.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa, selain Mr T, penyidik juga bakal mendalami sosok inisial lainnya yang diungkapkan oleh Benny dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun judi online.
“Kami dalami semua (dalam pemeriksaan esok),” kata Djuhandhani saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Benny sendiri sudah menjalani pemeriksaan pertama oleh penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri terkait inisial T pada Senin, 29 Juli 2024 lalu. Namun, ia tidak menyebut secara rinci siapa identitas sosok tersebut.
Saat hendak didalami oleh penyidik siapa sosok inisial T tersebut, Benny meminta kepada penyidik untuk menunda pemeriksaannya. Oleh karena itu, Bareskrim menjadwalkan ulang pada esok hari, 1 Agustus 2024.
Benny sebelumnya mengungkap, selain inisial T terdapat sosok lainnya yang semua itu sejatinya berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang TPPO pula.
"Terkait inisial T yang selama ini menjadi pertanyaan banyak pihak, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan silahkan tanya ke penyidik. Namun, sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana karena temanya adalah tentang TPPO, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan," ujarnya pada wartawan, Senin (29/7/2024).
Menurutnya, terdapat inisial lain dalam saat berbicara tentang sindikat penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal di luar negeri. Misalnya saja penempatan pekerja migran di Singapura, ada inisial S atau J yang statusnya masih DPO hingga saat ini.
"Kemudian inisial ALO atau AIN, ketiga inisial RS statusnya DPO, kemudian inisial S dan MN. Jadi, pembicaraan di hadapan Presiden saya sebagai Kepala Badan (BP2MI), sebagai pembantu Presiden harus menyampaikan, baik hal yang konteksnya paparan, angka, dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah rekrutmen dan sektor pekerjaan," tuturnya.
(Puteranegara Batubara)
