TNI-Polri Diminta Waspadai Distribusi Logistik dan Ancaman Siber saat Pilkada 2024 di Jabar
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyebut bahwa salah satu aspek paling krusial dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 adalah penyaluran logistik. Oleh karena itu, TNI-Polri harus memastikan pengamanan pada tahapan tersebut.
Hal itu disampaikan Bey Machmudin saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 di wilayah hukum Polda Jabar di Mapolda Jabar, Senin (12/8/2024). Menurutnya, Jabar memiliki jumlah pemilih sebanyak 35 juta orang dan lebih dari 73.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 27 kabupaten dan kota.
"Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pengamanan pemilu adalah logistik mulai dari distribusi surat suara hingga alat-alat pemungutan lainnya harus dijaga dengan ketat," kata Bey.
Bey mengatakan, pengamanan komprehensif dan koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan tertib.
"Kerja sama yang erat antara kepolisian, TNI, dan seluruh perangkat daerah juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya pemilu," ujar Bey.
Di era digital ini, kata Bey, pengamanan siber perlu menjadi prioritas utama. Potensi ancamannya dari penyebaran hoaks, disinformasi dan upaya peretasan yang dapat mengganggu jalannya pemilu.
"Saya mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman siber dan membangun sistem yang mampu merespons cepat terhadap segala bentuk gangguan di dunia maya," ucap Bey.
Tak hanya pengamanan aspek fisik, Bey mengatakan jika aspek non-fisik seperti stabilitas sosial, ekonomi, dan politik perlu memiliki pemahaman yang sama, juga komitmen yang kuat dalam menjaga integritas pemilu.
"Kesadaran akan potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi harus diantisipasi dengan cermat baik itu dari ancaman siber, hoaks maupun potensi konflik sosial," tutur Bey.
Selain aspek pengamanan, Bey mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif, edukasi tentang partisipasi pemilu perlu digaungkan kepada masyarakat.
"Sosialisasi terkait tata cara pemilihan harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita harus mencegah potensi golput dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat," papar Bey.
(Puteranegara Batubara)
