Ketua Forum Advokat Untuk Keadilan dan Demokrasi (Fatkadem) ini kemudian mengatakan, restorative justice tidak akan bisa menghilangkan pidana yang dilakukan oleh seseorang apalagi terdakwa.
"RJ itu tidak pernah bisa menghilangkan pidana yang telah terjadi, tetapi hanya bisa meringankan. Sehingga, jika masing-masing pihak jika tidak mau menempuh RJ, maka proses hukum harus segera diputuskan,"tegasnya.
Oleh karena itu, dengan sikap seperti itu, mantan Presiden KAI itu kembali meyakini hakim bakal tegas dalam menuntaskan kasus tersebut.
Dia berharap pihak jaksa penuntut umum tidak lagi terus menerus memaksakan untuk mengajukan upaya perdamaian jika kedua belah pihak yang berkonflik lebih memilih upaya hukum.
"Itu ada batasnya jangan dipaksa karena keputusan semua ada di hakimnya. Yang penting ada kepastian karena rasa keadilannya harus tetap dikedepankan," tandasnya.
Aktivis hukum Karawang, A Badjuri mengatakan, tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum maupun dalam proses hukum.
"Ini dari awal saya perhatikan, karena saya pernah beberapa kali juga hadir langsung dalam persidangan. Kenapa bisa terdakwa diperlakukan istimewa menurut saya," kata Abad beberapa waktu lalu.