Hadapi Bonus Demografi, Persoalan Kependudukan Harus Dikelola dengan Baik
JAKARTA – Berbagai isu kependudukan, pembangunan berkelanjutan, serta krisis perubahan iklim yang semakin mendesak menjadi hal yang dibahas dalam pertemuan tahunan Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD). Kegiatan ini dihadiri para anggota anggota parlemen dari negara-negara Asia Pasifik.
Menurut Sekretaris Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) Ermalena Muslim Hasbullah, parlemen memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan terkait isu kependudukan dan pembangunan. Indonesia, menurut Ermalena, bagian dari negara Asia-Pasifik yang memiliki persoalan kependudukan yang relatif sama. Ia melihat ada tiga dinamika kependudukan yang sedang dan akan terjadi di Indonesia.
Misalnya, penurunan tingkat fertilitas hampir mencapai replacement level 2.14 tahun 2023 dan cenderung akan terus menurun. Lambat atau cepat akan mengikuti kecenderungan dari negara-negara lain.
Ermalena mengungkapkan, penurunan fertilitas akan diikuti bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, akan memperoleh apa yang dikenal dengan bonus demografi.
Kondisi tersebut menunjukkan keadaan, di mana proporsi angkatan kerja lebih besar dari proporsi penduduk di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. “Bonus demografi tidak akan berlangsung lama. Jumlah penduduk lansia akan bertambah terus, sehingga beban ketergantungan akan beranjak naik lagi,” ujar Ermalena Muslim Hasbullah dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/10/2024).
Peningkatan penduduk lansia harus dikelola dengan baik dan dimulai sejak dini. Sebab, hal tersebut juga bisa mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan isu remaja merupakan tiga pilar terkait yang sangat penting terutama di Asia dan Pasifik. Namun, masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan, begitu juga dengan penurunan fertilitas.
Perkawinan anak masih tinggi, tercatat 8 persen dan sebanyak 3,7 persen remaja perempuan hamil di Asia dan Pasifik. Kendati telah dilakukan upaya, namun masih ada kesenjangan termasuk data orang muda. "Kesenjangan data mempengaruhi kebijakan,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP itu.
