Program Makan Bergizi Gratis Diharapkan Libatkan Petani, Peternak hingga UMKM Ketimbang Impor
JAKARTA - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah agar mewaspadai risiko pembengkakan jumlah impor bahan pangan terkait program makan bergizi gratis.
Terlebih, lanjutnya, masih cukup banyak bahan pangan yang belum bisa dipenuhi di dalam negeri.
"Rasanya kayaknya sebagian besar [bahan pangan] itu impor ya, misalnya beras. Tanpa ada makan siang gratis saja kita sudah impor, kemarin 2 juta ton, hampir 3 juta ton," ungkap Tauhid.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya untuk melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal untuk memperkuat suplai bagi program makan siang ini dan mengurangi impor bahan pangan.
Dengan melibatkan UMKM lokal; petani, penyedia barang, sampai dengan pihak pelaksana lokal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mereka, alih-alih harus bermitra dengan pengusaha besar.
Dengan demikian, kata Tauhid, program makan siang gratis ini diharapnya tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal.
"Ketimbang harus bermitra dengan pengusaha-pengusaha besar, [libatkan] peternak mandiri untuk penyediaan telur atau daging ayam buras. Sehingga mereka bisa terlibat lebih banyak. Iya, itu adalah dampak ekonominya di situ. Saya kira itu yang paling besar sih, itu dampak yang paling terlihat nanti," jelasnya.
Janji utama kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto termasuk janji untuk memberikan makan siang gratis kepada hampir 83 juta anak sekolah, yang membutuhkan lebih dari 6 juta ton beras, 1 juta ton daging ayam, dan 4 juta kiloliter susu sapi segar setiap tahunnya.
Rencana ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil kesehatan anak-anak dan menciptakan peluang baru bagi bisnis lokal untuk menyediakan program ini.
"Sisi positifnya tentu saja ada jaminan pangan, ketersediaan gizi, dan perbaikan sisi kesehatan anak-anak kita di Indonesia. Tapi ini memang harus sifatnya jangka menengah dan panjang, baru kelihatan dampaknya ke kualitas sumber daya manusia [SDM]. Jadi kesehatan dulu yang terpenuhi, baru ada perbaikan disisi input dan akhirnya pendidikan," pungkasnya.
