Pilkada 2024, Bawaslu Catat 433 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat setidaknya terdapat 433 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN selama gelaran Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja ketika rapat perdana bersama Komite I DPD RI, yang juga dihadiri oleh oleh jajaran KPU dan DKPP.
“Terdapat 433 temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas ASN," ujar Bagja di Gedung DPD RI Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).
Dari keseluruhan laporan yang diterima, Bawaslu telah memutuskan kalau 314 kasus memuat unsur dugaan pelanggaran netralitas. Seluruh pelanggaran ini juga telah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Bawaslu memustukan 314 antaranya merupakan pelanggaran dan 99 bukan pelanggaran, Bawaslu juga telah merekomendasikan ke BKN terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN,” kata Bagja.
Selain itu, terdapat juga 59 peristiwa dugaan pelanggaran politik uang dalam Pilkada 2024.
“Adapun terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang, 8 peristiwa temuan dan 51 laporan dari masyarakat. Serta 50 peristiwa peristiwa dugaan potensi pembagian uang, 12 hasil temuan dan 38 laporan dari masyarakat,” katanya.
