Perbedaan Darurat Sipil dan Darurat Militer, dari Penerapan hingga Dampaknya
JAKARTA - Korea Selatan (Korsel) dikejutkan oleh pengumuman Presiden Yoon Suk Yeol melalui siaran TV langsung pada Selasa (3/12/2024) bahwa darurat militer diberlakukan. Namun, kebijakan ini dibatalkan setelah berlaku hanya sekitar 6 jam.
Melalui Reuters, militer Korea Selatan mengeluarkan dekrit yang melarang protes, aktivitas parlemen, dan partai politik, serta menempatkan media di bawah kendali pemerintah. Selain itu, dekrit tersebut juga memerintahkan dokter yang sedang mogok untuk kembali bekerja, dan mereka yang melanggar dapat ditangkap tanpa surat perintah. Pasukan militer, mengenakan masker dan dilengkapi senapan, pelindung tubuh, serta peralatan penglihatan malam, masuk ke gedung Majelis Nasional dan menghadapi staf yang menentang mereka dengan pemadam kebakaran.
Apa itu darurat militer yang baru-baru ini terjadi di Korea Selatan? Apa bedanta dengan darurat sipil?
Meskipun keduanya melibatkan intervensi pemerintah, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara darurat sipil dan darurat militer.
Melandir Public Emergency Alerting Services Inc (PEASI), darurat sipil adalah keadaan yang dideklarasikan oleh pejabat publik untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang potensi bahaya yang mengancam keselamatan hidup dan properti. Peringatan ini biasanya dikeluarkan pemerintah di tingkat nasional, provinsi, atau kota. Ini bertujuan untuk menginformasikan warga mengenai bahaya yang akan atau sedang terjadi.
Sementara darurat sipil meliputi pelepasan bahan berbahaya, kegagalan bendungan, ancaman terorisme, banjir, atau bahkan pandemi seperti Covid-19.
Peringatan darurat sipil bertujuan memberi tahu masyarakat mengenai situasi darurat yang sedang atau akan terjadi dan memberikan petunjuk tentang cara menjaga keselamatan diri. Meskipun beberapa orang menganggapnya mengganggu, peringatan ini sering kali berhasil menyelamatkan nyawa seseorang.
