Yoon, yang telah diisolasi sejak ia dimakzulkan dan diskors dari kekuasaan pada 14 Desember, tidak terlihat selama kebuntuan itu, katanya.
Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mengatakan pasukan itu berada di bawah kendali PSS. CIO membatalkan upaya penangkapan Yoon sekitar pukul 1:30 siang karena kekhawatiran atas keselamatan personelnya akibat penghalangan.
"Sangat menyesalkan sikap Yoon yang tidak patuh," katanya.
CIO mengatakan akan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Polisi, yang merupakan bagian dari tim investigasi gabungan, telah menetapkan kepala PSS dan wakilnya sebagai tersangka dalam kasus pidana penghalangan tugas resmi dan mengeluarkan panggilan bagi mereka untuk hadir guna diperiksa pada hari Sabtu, menurut laporan berita Yonhap.
Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuntutan pidana yang tidak dapat dikenai kekebalan hukum bagi presiden Korea Selatan.
Surat perintah penangkapan Yoon, yang disetujui oleh pengadilan pada hari Selasa setelah ia mengabaikan beberapa panggilan untuk hadir guna diperiksa, berlaku hingga tanggal 6 Januari.
Dalam sebuah pernyataan setelah upaya penangkapan ditangguhkan, tim hukum Yoon mengatakan CIO tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki pemberontakan dan sangat disesalkan bahwa mereka telah mencoba untuk "melaksanakan secara paksa surat perintah penangkapan dan penggeledahan yang ilegal dan tidak sah" di area keamanan yang sensitif.
Pernyataan tersebut memperingatkan polisi agar tidak mendukung upaya penangkapan.
Pimpinan sementara Partai Kekuatan Rakyat Yoon menyambut baik penangguhan tersebut dan mengatakan penyelidikan harus dilakukan tanpa menahan Yoon.
Surat perintah saat ini hanya memberi waktu 48 jam bagi penyidik untuk menahan Yoon setelah ia ditangkap. Penyidik kemudian harus memutuskan apakah akan meminta surat perintah penahanan atau membebaskannya.
(Erha Aprili Ramadhoni)