MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, DEEP: Meminimalisir Politik Pragmatisme Partai
JAKARTA - Setelah melewati jalan panjang, Mahkamah Konstutusi tidak mengabulkan 32 perkara pengujian konstitusionalitas pasal ambang batas pencalonan presiden. Akhirnya, perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam sidang pembacaan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dalam putusan sidang, MK menyatakan syarat partai politik atau gabungan partai politik memiliki 20 persen kursi DPR dan atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden inskonstitusional dan bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan.
Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati sangat mengapresiasi putusan MK yang progressif ini. Sebab selama ini, penentuan ambang batas pencalonan presiden yang tidak didasarkan pada kajian akademis serta basis penghitungan yang transparan, akuntabel, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu.
Hal ini membuat demokrasi menjadi tidak adil dan demokratis. MK sudah mengembalikan demokrasi kita ke khittah, berkeadilan dan inklusif. Saat ini pembuat undang-undang menjadi kunci. Apakah akan menjadikan pedoman dalam menyusun RUU Pemilu atau seperti sebelumya yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusi.
"Melihat respon seluruh elite di setiap partai itu positif, sehingga saya memiliki harapan besar bahwa demokrasi kita semakin lebih baik lagi. Hal ini akan meminimalisir politik pragmatisme partai-partai," kata Neni dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (3/1/2025).
Neni pun mengapresiasi Putusan MK yang berani mengembalikan demokrasi ke khittah dan menunjukkan lembaganya sebagai the guidance of constitutional democracy.
"Saat ini, pembuat undang-undang menjadi kunci. Apakah akan menjadikan pedoman dalam menyusun RUU Pemilu atau melakukan pembangkangan terhadap konstitusi karena kepentingan politik pragmatis? Pembuat UU harus menerapkan prinsip meaningfull participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam melakukan rekayasa konstitusional atas putusan MK terkait dengan penghapusan presidential threshold," katanya.
