Turunkan Angka Kemiskinan, Pj Gubernur Sumut Laporkan Capaiannya ke Kemendagri
JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni menyampaikan laporan Kinerja Triwulan II periode 24 September hingga 24 Desember 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Laporan yang disampaikan pada Jumat 10 Januari 2025 itu meliputi pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan serapan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Selama periode tersebut, Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi, atau lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional.
Pada September, inflasi Sumut berada di angka 1,40% (yoy), lebih rendah dari tingkat inflasi nasional yang tercatat 1,84%. Inflasi Sumut kembali menunjukkan tren positif pada Oktober dengan angka 1,59% (yoy), sejajar dengan tingkat nasional.
Kendati pada November, inflasi Sumut kembali di bawah nasional 1,49% (yoy), atau 0,14% lebih rendah dari nasional. Namun, di Desember, inflasi Sumut meningkat menjadi 2,12%, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang tercatat 1,57%.
Fatoni menjelaskan, secara umum pencapaian pengendalian inflasi berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi Sumut yang cukup signifikan, yakni mencapai 5,20% (y-on-y) pada triwulan III-2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 4,95%.
"Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1, dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi, Sumatera Utara mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,20% (y-on-y) pada triwulan III-2024, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,95%," tutur Fatoni dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/1/2025).
Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi secara kuartalan (q-to-q), Sumut tercatat mengalami kenaikan sebesar 2,25%, melampaui tingkat nasional yang hanya sebesar 1,5%. Pencapaian tersebut tak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Sumut.
Misalnya, pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak, Gerakan Pasar Murah, serta kolaborasi antar stakeholder dan antar daerah. Selain, ada inisiatif seperti mudik gratis pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 serta high-level meeting untuk koordinasi lebih lanjut.
Di sisi lain, Pemprov Sumut juga berhasil mencapai kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan lainnya, seperti pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kemudian, pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penanggulangan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, perizinan berusaha, ditambah kegiatan inovasi serta unggulan lainnya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut," kata Fatoni.
Penurunan prevalensi stunting juga tercatat pada angka 18,9% pada 2023, lebih rendah dari angka nasional 21,5% sebagaimana hasil survei SSGI (Survey Standar Gizi Indonesia) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada 2023. Hal itu menandakan prevalensi stunting di Sumut mengalami penurunan signifikan sebesar 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya, 21,1%.
Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan. Dari data BPS, angka kemiskinan di Sumut turun dari 8,15% pada 2023 menjadi 7,99% pada 2024, yang berimplikasi pada berkurangnya jumlah masyarakat miskin sebanyak 12.000 jiwa atau dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa.
Kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumut tercatat 408 ribu jiwa atau 5,10% dari total angkatan kerja.
Adapun tren TPT Sumut 3 tahun terakhir mengalami penurunan, di mana pada 2023 TPT Sumut 5,24 persen atau 408.000 jiwa, yang artinya terjadi penurunan pengangguran 5.000 jiwa.
"Sesuai dengan arahan dari pusat, kita mengimplementasikan 3 strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan, tentu ini semua didukung anggaran yang cukup," ujarnya.
Fatoni menambahkan, Pemprov Sumut juga melaksanakan berbagai gerakan serentak, meliputi Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.
Kemudian, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak se-Sumut dan Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut.
Kegiatan itu diikuti dengan berbagai kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Bank Indonesia dan aparat kepolisian, baik di Polda, Polres, Polsek se-Sumut, Bulog dan mengimplementasikan 4K. Prinsip 4K yakni, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sebagai bagian dari laporan, Fatoni juga menyampaikan bahwa terdapat 10 aspek yang menjadi fokus evaluasi, seperti pengelolaan BUMD, pelayanan publik, pengangguran, serta perizinan berusaha. Sebanyak 106 indikator pemerintahan juga dinilai selama masa kepemimpinannya.
Fatoni mengungkapkan, rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat yang selalu memberikan bimbingan dan evaluasi, sehingga Pemprov Sumut dapat mencapai hasil yang baik dalam periode ini. "Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
