PSN Tropical Coastland, sambungnya, juga bukan atas inisiatif pemerintah, namun usulan atau pengajuan yang kemudian mempresentasikan proyek tersebut untuk di-review dan dinilai kelayakannya. Kemudian, menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Selanjutnya diajukan kepada Presiden.
"Keempat, ada juga kemungkinan pihak swasta mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi," katanya.
Misalnya, dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang yang jelas tidak boleh ada sertifikat untuk dasar laut.
(Arief Setyadi )