KPAI Minta Dedi Mulyadi Hentikan Program Pengiriman Siswa ke Barak Militer
JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menghentikan sementara program pengiriman siswa ke barak militer. Pelru evaluasi dan regulasi sebelum dilanjutkan.
"Hasil pengawasan kami, pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi, terutama terkait regulasi,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Jasra menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, terutama dalam perubahan perilaku anak dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan anak. Sehingga bisa dinilai program tersebut efektif atau tidak.
Selain itu, KPAI menilai program pelatihan kedisiplinan dengan tentara berpotensi melanggar hak anak. Hak dimaksud terkait sisi labeling dan prinsip non-diskriminasi.
“Karena penyebutan anak-anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus,” ujarnya.
Jasra juga menyoroti pelatihan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Ia menekankan bahwa melatih anak-anak berbeda dengan melatih calon tentara.
“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong,” pungkasnya.
(Fetra Hariandja)
