DPR Tekankan Setiap Kebijakan Harus Berlandaskan HAM sebagai Wujud Realisasi Pancasila
Andreas menyebut, semangat Presiden ke-1 RI Soekarno yang tertuang dalam Pancasila harus terus diperjuangkan. Khususnya untuk bunyi sila kedua dalam Pancasila yang merupakan mandat untuk menjamin HAM dengan menghadirkan keadilan sosial, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, hingga melindungi keberagaman.
Menurutnya, jaminan terhadap penegakan HAM bisa diwujudkan dengan memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat. Termasuk, kata Andreas, memastikan semua kebijakan bertumpu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Apalah artinya Indonesia Raya jika rakyat kecil harus tertindih oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, anak-anak kehilangan akses pendidikan berkualitas, dan petani kehilangan hak atas tanahnya sendiri?” tuturnya.
"Memperkokoh ideologi Pancasila berarti memastikan kebijakan negara berpihak kepada yang lemah, bukan tunduk pada kepentingan modal semata,” imbuh Andreas.
Lebih lanjut, Andreas mengatakan Pancasila adalah panggilan untuk kerja nyata. Ia memastikan DPR akan mengawal setiap kebijakan Pemerintah, termasuk keberpihakan anggaran untuk kemajuan desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
"Kami juga akan terus mengawasi pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi rakyat dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya.
(Awaludin)
