DPR Tekankan Setiap Kebijakan Harus Berlandaskan HAM sebagai Wujud Realisasi Pancasila
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengingatkan, setiap kebijakan harus berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, hal ini sebagai bentuk implementasi Pancasila.
Dari lima sila yang ada, ia berkata, Sila-2 yang berbunyi 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' menjadi inti dari penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial di tengah kehidupan berbangsa.
"Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas, Selasa (3/6/2025).
Andreas mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila lebih dari sekadar seremonial tahunan. "Sebab momen ini menjadi dasar untuk meneguhkan pijakan sebagai bangsa yang berdaulat, dan berkeadaban di tengah arus perubahan global dan tekanan ideologi transnasional," tuturnya.
Andreas pun menegaskan, memperingati Pancasila bukan hanya memasang spanduk atau menggelar upacara saja. Apalagi hanya unggahan simbolis di media sosial.
“Yang paling utama adalah keberanian politik dan konsistensi moral untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja nyata, baik dalam perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, maupun pelayanan publik,” kata Andreas.
Andreas menyebut, semangat Presiden ke-1 RI Soekarno yang tertuang dalam Pancasila harus terus diperjuangkan. Khususnya untuk bunyi sila kedua dalam Pancasila yang merupakan mandat untuk menjamin HAM dengan menghadirkan keadilan sosial, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, hingga melindungi keberagaman.
Menurutnya, jaminan terhadap penegakan HAM bisa diwujudkan dengan memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat. Termasuk, kata Andreas, memastikan semua kebijakan bertumpu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Apalah artinya Indonesia Raya jika rakyat kecil harus tertindih oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, anak-anak kehilangan akses pendidikan berkualitas, dan petani kehilangan hak atas tanahnya sendiri?” tuturnya.
"Memperkokoh ideologi Pancasila berarti memastikan kebijakan negara berpihak kepada yang lemah, bukan tunduk pada kepentingan modal semata,” imbuh Andreas.
Lebih lanjut, Andreas mengatakan Pancasila adalah panggilan untuk kerja nyata. Ia memastikan DPR akan mengawal setiap kebijakan Pemerintah, termasuk keberpihakan anggaran untuk kemajuan desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
"Kami juga akan terus mengawasi pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi rakyat dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya.
(Awaludin)
