Aksi OPM Semakin Keji! Pembunuhan Warga Sipil hingga Nakes Tidak Manusiawi dan Langgar HAM
WAMENA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terus melakukan kekerasan di sejumlah di Bumi Cenderawasih. Salah satu aksi keji OPM adalah menembak mati 2 pekerja bangunan di gereja GKI, Air Garam, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Selain warga sipil, kelompok yang juga dikenal dengan KKB Papua ini juga melakukan penyerangan terhadap anggota TNI-Polri. Prajurit TNI dari Kodim 1715/Yahukimo Serka Seger Mulyana gugur usai ditembak OPM.
“Kekerasan yang terjadi, seperti penembakan terhadap warga sipil, pekerja, guru, bahkan perawat, adalah tindakan tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Ini tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun,” ujar Tokoh Intelektual Muda Papua Pegunungan, Charles Kossay, Senin (23/6/2025).
Kossay melanjutkan, tindakan kelompok separatis di beberapa wilayah seperti Yahukimo, Intan Jaya, dan Puncak, telah menimbulkan trauma yang mendalam di tengah masyarakat.
Akibatnya, banyak warga takut beraktivitas, dari bekerja di kebun, ke kantor, hingga kegiatan sosial masyarakat lumpuh total.
Oleh karena itu dia menyerukan kepada kelompok TPNPB untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Ia menegaskan, bahwa guru dan tenaga kesehatan adalah pelayan kemanusiaan yang datang ke Papua untuk membantu masyarakat, bukan untuk dijadikan sasaran kekerasan.
“Kami tidak bisa terus kehilangan nyawa hanya karena ambisi segelintir kelompok. Pembunuhan tidak bisa ditoleransi. Ini adalah pelanggaran yang sangat fatal dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.
Dia juga mengajak masyarakat Papua untuk mendukung langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh aparat sesuai prosedur yang berlaku. Penegakan hukum harus mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat tetap merasa aman.
Kossay juga mendorong agar semua pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda, aktif menyuarakan perdamaian dan menjadi penengah yang mempersatukan. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempercepat terciptanya ketertiban di wilayah rawan konflik.
“Kita harus bergandengan tangan, tidak hanya untuk menolak kekerasan, tetapi juga membangun masa depan Papua yang damai dan maju,” ucapnya.
Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang beredar di media sosial atau grup perpesanan yang bertujuan memecah belah dan menimbulkan keresahan.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Tanah Papua untuk terus mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.
“Dukungan masyarakat menjadi kunci terwujudnya Papua yang damai, aman, dan sejahtera,” tutup Kossay.
(Fahmi Firdaus )
