Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menutup pintu pemberian kewenangan luas bagi kepala daerah, seperti perizinan tabangm. Indonesia bukanlah negara federal yang tiap daerah punya kewenangan sendiri.
Hal itu disampaikan Tito saat berpidato di acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2025–2030 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
“Kalau kewenangan seluas-luasnya jelas nggak mungkin, Pak, karena Indonesia bukan negara federal,” ujar Tito dalam sambutan.
Tito mengatakan, kewenangan luas kepala daerah memiliki dampak negatif, salah satunya perizinan akan diobral. Hal ini juga akan berdampak negatif ke masyarakat.
“Sudah pernah dilakukan, kewenangan diberikan kepada para bupati untuk galian, untuk segala macam tambang. Apa yang terjadi? Obral, obral izin. Bayar, izin keluar. Setelah itu kerusakan lingkungan terjadi. Hancur, banjir, dan lain-lain,” ucap Tito.
“Kewenangan ini ditarik ke pemerintah provinsi. Yang terjadi sama juga obral izin tanpa memperhitungkan dampaknya. Yang kena nanti pejabat berikutnya,” sambungnya.
Seandainya seluruh perizinan ditarik Pemerintah Pusat juga tidak mungkin. Kewenangan pusat akan melahirkan persoalan kembali.
“Persoalan lagi, dengan ditarik perizinan ke pusat apakah mampu mengecek amdalnya? Mengecek semua? Melayani semua perizinan yang ada di seluruh Indonesia? Mampu nggak sumber dayanya?” tanya Tito.
Kendati demikian, Tito menilai kepala daerah bisa duduk bareng untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Ia menyarankan Apkasi membentuk kelompok kerja untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Nah, ini menurut saya perlu dilakukan. Duduklah, mungkin 3–4 hari. Bentuk kelompok-kelompok kerja, rumuskan masalah-masalah, dan saya siap hadir untuk acara itu bersama dirjen-dirjen saya. Saya siap hadir, siap untuk membantu kita mencari solusi bersama yang adanya win-win lah antara pemerintah kabupaten dan provinsi,” kata Tito.
“Dan kalau nanti sudah ada rumusannya, undang juga asosiasi gubernur, asosiasi—bila perlu—DPRD. Sampaikan, ‘Rumusan kami seperti ini,’ biar nggak ribut di luar, di media. Sudah dibicarakan di dalam ruangan. Kami pemerintah pusat, Kemendagri, pasti akan hadir dan memberikan apresiasi. Itulah yang kita inginkan: suara-suara yang dihadapi, persoalan dihadapi, dan usulan solusinya,” pungkasnya.
(Fetra Hariandja)
