Prancis Siap Akui Palestina, Israel Kecam Keras
JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron akan secara resmi mengumumkan, pengakuan terhadap Negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB di New York, pada bulan September mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam langkah Macron, menyebutnya sebagai bentuk “imbalan atas teror”, merujuk pada serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
“Kami mengecam keras keputusan Presiden Macron untuk mengakui Negara Palestina di samping Tel Aviv setelah pembantaian 7 Oktober,” tulis Netanyahu di platform X, seperti dilansir dari BBC News, Kamis (25/7/2025).
“Negara Palestina dalam kondisi saat ini akan menjadi landasan peluncuran untuk menghancurkan Israel, bukan untuk hidup berdampingan secara damai. Mari kita perjelas: Palestina tidak menginginkan negara di samping Israel; mereka menginginkan negara tanpa Israel,” tambahnya.
Saat ini, Negara Palestina telah diakui oleh lebih dari 140 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Spanyol, telah memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina. Namun, negara-negara sekutu utama Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris masih belum mengikuti langkah tersebut.
Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza sebagai respons atas serangan di wilayah selatan Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang disandera. Sejak itu, setidaknya 59.106 orang telah tewas di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Sebagian besar wilayah Gaza kini telah berubah menjadi puing-puing.
Pada Kamis, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan bahwa satu dari lima anak di Kota Gaza mengalami malnutrisi, dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap harinya.
Lebih dari 100 organisasi bantuan internasional dan kelompok hak asasi manusia juga telah mengeluarkan peringatan mengenai ancaman kelaparan massal di Jalur Gaza, mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak.
Israel, yang mengontrol akses masuk seluruh pasokan ke wilayah Palestina, secara berulang menyatakan bahwa tidak ada pengepungan yang diberlakukan, serta menuding Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi.
(Awaludin)
