Hukum Tawan Karang, Aturan Kerajaan Bali yang Bikin Kolonial Belanda Murka
Tuntutan Belanda agar Kerajaan Buleleng menerima kekuasaan Hindia Belanda menimbulkan kegelisahan bagi sang raja. Patih Buleleng, Gusti Ketut Jelantik, dengan tegas mengatakan bahwa tuntutan tersebut tidak mungkin diterima. Gusti Jelantik, yang terkenal sangat menentang Belanda, mengetahui risiko yang akan timbul dari penolakan itu.
Ia segera menghimpun pasukan, menggiatkan latihan perang, serta menambah perlengkapan dan persenjataan guna menghadapi kemungkinan serangan. Sikap keras Buleleng mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengeluarkan ultimatum pada 24 Juni 1846, yang berlaku selama 3 × 24 jam.
Isi ultimatum tersebut antara lain: Raja Buleleng harus mengakui kekuasaan Belanda, menghapuskan hak tawan karang, dan memberi perlindungan terhadap perdagangan Hindia Belanda. Batas waktu ultimatum sampai 27 Juni 1846 tidak dapat dipenuhi oleh Raja Buleleng.
Raja Buleleng meminta waktu sekitar 10 hari untuk memikirkan masalah tersebut. Gusti Jelantik, yang diutus untuk merundingkan hal itu dengan Dewa Agung dari Klungkung, menyatakan tetap menentang tuntutan Belanda. Selain Raja Buleleng, Kerajaan Karangasem juga menyatakan sikap menentang pemerintah Hindia Belanda.
(Awaludin)
