KPK Akui Keterangan Yaqut Masih Dibutuhkan di Kasus Korupsi Kuota Haji

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |16:12 WIB

KPK Akui Keterangan Yaqut Masih Dibutuhkan di Kasus Korupsi Kuota Haji

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Foto: Dok Okezone

Kasus perkara ini berawal dari pengelolaan kuota haji tahun 2023. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 20.000 jemaah.

Sesuai amanat undang-undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun, temuan KPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:

Usai Periksa Gus Yaqut, KPK Segera Tingkatkan Korupsi Kuota Haji ke Penyidikan

Pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antikorupsi ini juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus.

(Fetra Hariandja)