Kompolnas: Reformasi Kepolisian Harus Bongkar Budaya Represif
JAKARTA - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mengingatkan reformasi kepolisian harus menyentuh kultur untuk membongkar budaya represif hingga penguatan pengawasan. Hal ini merespons sejumlah pihak, di antaranya tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk komisi reformasi kepolisian.
Anam pun membeberkan catatan dari Non-Governmental Organization (NGO) bahwa masih adanya tindakan represif aparat saat menghadapi massa. Dia pun mempertanyakan apakah cara-cara represif sudah menjadi bagian dari budaya kepolisian.
“Kalau itu masih dipandang sebagai bagian budaya, kita harus bereskan. Salah satunya adalah di sektor bagaimana membentuk kepolisian yang jauh lebih civilized, mengedepankan sipil. Oleh karenanya bisa dicek di level kurikulum pendidikan, pentingnya mempertebal soal-soal instrumen hak asasi manusia, perilaku hak asasi manusia, dan lain sebagainya dalam pendidikan di Kepolisian. Itu juga penting, jadi dari instrumen yang ada dan dari budaya,” ungkap Anam, Sabtu (13/9/2025).
Anam menegaskan jika masih ada budaya kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan, maka reformasi kepolisian harus mampu mengubah kultur aparat sejak dari bangku pendidikan.
“Kalau memang masih ada budaya kekerasan dan sebagainya atau penyalahgunaan kewenangan berlebihan, harus diperkuat di level mengubah kulturnya. Mengubah kulturnya, salah satu yang paling mendasar adalah di level pendidikan,” imbuhnya.
