Tan menambahkan, pola kebijakan MBG yang terlalu top-down akan sulit berjalan efektif. “Kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar BGN bersinergi dengan Kemendagri dan kementerian terkait untuk membuka ruang kolaborasi hingga level daerah. Dengan begitu, dinas kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu dapat berperan aktif dalam sistem pengawasan dan monitoring MBG.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.