Lebih lanjut, pimpinan komisi kesehatan DPR ini mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus mengejar kuantitas jumlah dapur MBG, tetapi lebih mengutamakan kualitas pelayanan dan keamanan pangan. Sebab, kata Charles, MBG adalah program strategis yang memiliki tujuan baik.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang baik, namun jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru,” ungkapnya.
“Kami mendesak pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS, dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka," ujar Charles.
Seperti diketahui, KSP mengungkap data terbaru bahwa dari total 8.549 dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah, hanya 34 dapur yang telah memiliki SLHS, sementara sisanya belum memenuhi persyaratan sanitasi dan kebersihan yang wajib dipenuhi.
SLHS adalah sertifikat resmi dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa sebuah dapur atau tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Tanpa SLHS, kualitas makanan yang disajikan tidak memiliki jaminan keamanan, sehingga sangat berisiko menimbulkan penyakit maupun keracunan.
(Arief Setyadi )