Sebut Portland Dilanda Perang, Trump Kerahkan Militer dengan Otorisasi Penuh ke Oregon
JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Sabtu (27/9/2025) mengerahkan pasukan militer ke Portland, Oregon untuk melindungi fasilitas imigrasi federal dari "teroris domestik." Dia mengatakan militer diizinkan menggunakan "kekuatan penuh, jika perlu".
Dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut Portland tengah “dilanda perang” dan seluruh fasilitas imigrasi federal, ICE, dikepung oleh Antifa serta teroris domestik lainnya.
Pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan gerakan anti-fasis Antifa sebagai "organisasi teroris" domestik, sebagai bagian dari tindakan keras terhadap apa yang ia klaim sebagai kekerasan politik yang disponsori kelompok sayap kiri.
Pengumuman Trump tersebut segera mendapat tanggapan dari pejabat Portland, Oregon hingga pemerintah federal. Mereka menyebut pengerahan militer itu sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum.
“Jumlah pasukan yang dibutuhkan adalah nol, di Portland dan kota Amerika lainnya. Presiden tidak akan menemukan pelanggaran hukum atau kekerasan di sini kecuali ia berencana untuk melakukannya,” kata Wali Kota Portland, Keith Wilson, sebagaimana dilansir Reuters.
Data menunjukkan kejahatan dengan kekerasan di Portland telah menurun selama enam bulan pertama 2025. Angka pembunuhan turun 51% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data awal dari Asosiasi Kepala Polisi Kota-Kota Besar dalam Laporan Kejahatan Kekerasan Pertengahan Tahun.
Sementara itu, Gubernur Oregon Tina Kotek menolak pengerahan pasukan tersebut dan mengatakan telah berdiskusi dengan Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem.
“Tidak ada pemberontakan, tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional, dan tidak ada kebutuhan akan pasukan militer di kota besar kami,” kata Kotek.
“Saya akan terus mengomunikasikan hal itu kepada presiden, dan saya berharap beliau mempertimbangkan kembali pengerahan pasukan tersebut.”
Senator AS Ron Wyden, seorang Demokrat dari Oregon, menulis di X bahwa Trump "mungkin mengulang strategi tahun 2020 dan menyerbu Portland dengan tujuan memprovokasi konflik dan kekerasan."
Pada 2020, protes meletus di pusat kota Portland, kawasan liberal di wilayah Pasifik Barat Laut, menyusul insiden pembunuhan George Floyd di Minneapolis. Protes itu berlangsung selama berbulan-bulan dan sejumlah pemimpin sipil saat itu menyatakan situasi justru semakin memburuk akibat pengerahan pasukan federal oleh Trump.
Tidak jelas apakah pernyataan Trump bahwa pasukan AS dapat menggunakan "kekuatan penuh" di jalanan Portland berarti ia mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan, dan jika demikian, dalam kondisi apa. Pasukan AS biasanya dapat menggunakan kekuatan untuk membela diri dalam penugasan di wilayah AS.
Pentagon tidak memberikan klarifikasi apakah Trump mengerahkan Garda Nasional, pasukan tugas aktif, atau gabungan keduanya, seperti yang pernah terjadi di Los Angeles awal tahun ini.
“Kami siap memobilisasi personel militer AS untuk mendukung operasi DHS di Portland sesuai arahan Presiden. Departemen akan memberikan informasi dan pembaruan begitu tersedia,” kata Sean Parnell, juru bicara Pentagon.
Pada Kamis (25/9/2025), Trump berkata kepada wartawan bahwa "orang-orang gila" sedang mencoba membakar gedung-gedung di Portland. “Mereka adalah agitator dan anarkis profesional,” katanya, tanpa menunjukkan bukti.
Menurut penegak hukum AS, tidak pernah ada insiden teroris di Amerika Serikat yang dikaitkan dengan Antifa. Trump pertama kali berupaya menetapkan gerakan tersebut sebagai organisasi teror domestik selama protes George Floyd di seluruh negeri.
Trump menjadikan isu kejahatan sebagai fokus utama pemerintahannya, meski tingkat kejahatan dengan kekerasan telah menurun di banyak kota AS. Tindakan keras terhadap kota yang dipimpin Partai Demokrat, termasuk Los Angeles dan Washington, telah memicu gugatan hukum dan protes.
(Rahman Asmardika)
