JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menceritakan lika-liku perjuangannya dalam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani. Bahkan, ia mengaku ada kader Gerindra yang meminta jatah proyek sebagai distributor pupuk kepada Menteri Pertanian (Mentan).
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara penutupan Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025). Ia menuturkan, dirinya telah memangkas 145 aturan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.
“Sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan, harus tanda tangan ini, tanda tangan itu. Habis itu pupuk menghilang entah ke mana,” tutur Prabowo.
Ia juga mengaku mendapat laporan soal potensi kehilangan dukungan dari 27 ribu distributor bila aturan itu dihapus. Namun, Prabowo menegaskan dirinya tak gentar dan tetap memangkas rantai penyaluran pupuk tersebut.
“Saya bilang, berapa petani yang ada di Indonesia? Sebanyak 30 juta KK suami-istri, jadi 100 juta. Jadi, menang mana, 27 ribu atau 100 juta?” ucap Prabowo sambil menirukan percakapan.
Prabowo menambahkan, dirinya sudah mengetahui latar belakang mayoritas distributor pupuk. Ia menyebut, banyak di antaranya memiliki hubungan dengan kepala daerah tertentu.
“Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya tahu distributor itu ponakan bupati, sepupunya, tim suksesnya. Maaf ya, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan ada pihak yang kecewa dengan pemangkasan 27 ribu distributor pupuk tersebut. Bahkan, menurutnya, ada salah satu kader Partai Gerindra yang meminta Mentan agar kuota distribusi dialihkan ke kader partainya.
“Saudara-saudara sekalian, waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, yang 27 ribu kecewa. Ada, ada kader Gerindra yang pintar, dia datang ke Mentan. Dia bilang, kalau bisa yang 27 ribu diganti kader Gerindra saja. Ada wartawan sih. Pokoknya saya bilang, enggak ada itu. Enggak ada yang gantikan,” tegas Prabowo.
“Dari pupuk sampai apa pun, itu hak petani. Mau petani milih PKS, Demokrat, enggak ada urusan. Politik adalah politik, hak adalah hak. Politik itu di kotak suara, urusan warga negara dengan hati nurani dan Yang Maha Kuasa di atas. Enggak ada urusan. Namanya kader cari kesempatan, enggak ada. Enggak ada kader Gerindra lagi datang ke menteri macam-macam lagi,” pungkasnya.
(Awaludin)