DPR Dorong Pemerintah Tolak Atlet Israel Ikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong pemerintah bersikap tegas terkait rencana keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.
Ia menegaskan, pelaku genosida terhadap warga sipil Gaza tidak layak diberi panggung dalam kegiatan internasional, terlebih yang digelar di Indonesia.
“Izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air bukan hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan,” ujar Sukamta, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, serta sejalan dengan amanat konstitusi.
“Jangan sampai kita kembali kecolongan dalam soal keikutsertaan Israel pada ajang olahraga internasional,” tegasnya.
Konsistensi Sejarah Penolakan Indonesia terhadap Penjajahan
Sukamta mengingatkan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia konsisten menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Sejarah mencatat konsistensi itu. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari kualifikasi Piala Dunia agar tidak bertanding melawan Israel,” ucapnya.
Pada Asian Games 1962, lanjut Sukamta, Indonesia juga menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC). Meskipun keputusan itu sempat menimbulkan ketegangan internasional, langkah tersebut menunjukkan prinsip anti-penjajahan yang menjadi jati diri bangsa.
“Konsistensi itu berlanjut di era modern. Pada 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena adanya penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel,” tambahnya.
Krisis Kemanusiaan di Gaza Harus Jadi Pertimbangan
Sukamta menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin memprihatinkan. Berdasarkan laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025 sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
“Tindakan Israel telah melanggar berbagai hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma, dan Piagam PBB yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta melarang penghancuran massal terhadap penduduk sipil,” papar Legislator dari Dapil DIY ini.
Ia menegaskan, dunia internasional tidak boleh diam terhadap genosida yang telah berlangsung selama dua tahun.
“Dua tahun sudah dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Lebih dari 67.000 warga Palestina tewas, termasuk lebih dari 20.000 anak-anak. Ini bukan konflik, ini genosida sistematis,” tegas Sukamta.
Desakan Sikap Tegas dan Langkah Diplomatik
Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun, termasuk soal visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan.
“Prinsip moral dan amanat konstitusi harus menjadi pedoman di atas pertimbangan teknis. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” tegasnya.
Menurutnya, ketegasan sikap pemerintah justru akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global dan kemerdekaan Palestina.
“Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa. Dalam forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia harus berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Sukamta juga menyinggung dampak jangka panjang dari agresi Israel yang menghancurkan masa depan generasi muda Palestina. Lebih dari 90.000 anak di Gaza kini menderita malnutrisi akut, sementara hampir seluruh fasilitas pendidikan dan kesehatan hancur akibat serangan.
“Dalam situasi genosida seperti ini, tidak pantas jika Indonesia menjadi tuan rumah kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ucapnya.
Seruan Kemanusiaan dan Solidaritas Global
Sukamta menutup pernyataannya dengan menyerukan solidaritas global dan langkah diplomatik lebih tegas dari pemerintah Indonesia, sesuai amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 11 dan Pembukaan UUD 1945.
“Indonesia harus memimpin upaya internasional untuk menghentikan agresi, memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta memperjuangkan pengakuan penuh atas Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” jelasnya.
Ia menegaskan, diam terhadap kejahatan berarti turut membiarkan genosida terus terjadi.
“Dua tahun genosida ini adalah ujian bagi nurani dunia. Saatnya bersatu untuk kemerdekaan Palestina,” tutup Sukamta.
(Awaludin)
