Madagaskar Bergejolak! Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Perebutan Kekuasaan
ANTANANARIVO – Kepresidenan Madagaskar menyatakan bahwa upaya perebutan kekuasaan secara ilegal dan dengan kekerasan sedang berlangsung di negara tersebut. Pengumuman ini disampaikan pada Sabtu 11 Oktober 2025 waktu setempat, di tengah meningkatnya ketegangan politik di ibu kota, Antananarivo.
Beberapa jam setelah pernyataan itu, unit militer yang dikenal sebagai CAPSAT mengklaim telah mengambil alih komando tertinggi angkatan bersenjata, mencakup pasukan darat, udara, dan laut.
Dalam pernyataannya di media sosial, CAPSAT menyebut telah menunjuk Jenderal Demosthene Pikulas sebagai kepala staf baru. Unit militer ini bukan pihak baru dalam dinamika politik Madagaskar. CAPSAT juga berperan penting dalam krisis politik tahun 2009, yang membantu Presiden Andry Rajoelina naik ke tampuk kekuasaan kala itu.
Kepresidenan Madagaskar menyebut bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.
“Ada upaya perebutan kekuasaan saat ini di wilayah Republik, yang sepenuhnya melanggar Konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi,” demikian bunyi pernyataan resmi yang dikutip dari BBC, Minggu (12/10/2025).
Presiden Rajoelina mengutuk keras apa yang disebutnya sebagai upaya untuk mendestabilisasi negara, serta menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam mempertahankan tatanan konstitusional dan kedaulatan nasional.
Sementara itu, laporan dari Antananarivo menyebut sejumlah tentara meninggalkan barak mereka di pinggiran kota untuk bergabung dengan para demonstran di depan balai kota.
Terdapat pula laporan baku tembak di sebuah kamp militer setelah pejabat gendarmerie mengunjungi lokasi untuk melakukan mediasi, meski hingga kini belum ada rincian lebih lanjut mengenai insiden tersebut.
Krisis terbaru ini muncul setelah gelombang protes nasional sejak 25 September, yang awalnya dipicu oleh pemadaman listrik dan air, namun kemudian meluas menjadi ketidakpuasan terhadap pemerintahan Rajoelina, termasuk soal pengangguran tinggi, korupsi, dan krisis biaya hidup.
Dalam pernyataan sebelumnya, kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Rajoelina dan Perdana Menteri baru, seorang jenderal angkatan darat yang baru ditunjuk pekan lalu, masih mengendalikan situasi di ibu kota.
(Awaludin)
