JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat penambahan korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam periode 6–12 Oktober 2025, tercatat 1.084 korban baru keracunan MBG.
“Dengan penambahan ini, total korban sejak awal tahun mencapai 11.566 anak. Setiap pekan, ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” tegas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/10/2025).
Ubaid mengungkapkan, pada pekan ini, dua provinsi baru terpapar kasus keracunan: Kalimantan Selatan (Kab. Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo), yang sebelumnya belum pernah dilaporkan. Dia mengatakan ini menunjukkan penyebaran kasus yang semakin luas dan tidak terkendali.
Provinsi dengan Korban Terbanyak Pekan Ini:
Nusa Tenggara Timur: 384 korban (Timor Tengah Selatan)
Jawa Tengah: 347 korban (Karanganyar, Klaten, Salatiga)
Kalimantan Selatan: 130 korban (Kab. Banjar)
Jika dihitung sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, lima provinsi dengan korban keracunan MBG tertinggi adalah:
Jawa Barat: 4.125 korban
Jawa Tengah: 1.666 korban
DIY: 1.053 korban
Jawa Timur: 950 korban
Nusa Tenggara Timur: 800 korban
JPPI mencatat adanya lonjakan signifikan di Jawa Timur dan NTT. Dua provinsi ini tidak termasuk lima besar per 30 September 2025, namun kini melonjak masuk ke daftar provinsi dengan korban terbanyak. “Ini menandakan peningkatan eskalasi dan kegagalan pengendalian mutu di lapangan,” katanya.
Ubaid pun mengatakan, lebih parah lagi, korban kini tak lagi terbatas pada peserta didik. JPPI menerima laporan bahwa guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga ikut menjadi korban. Paket MBG yang dibawa pulang atau disalurkan ke Posyandu menyebabkan keracunan meluas hingga ke rumah tangga, seperti terjadi di Bima, Ketapang, dan Timor Tengah Selatan.
“JPPI menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) gagal menjalankan prinsip dasar tata kelola: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” papar Ubaid.
Ubaid pun menegaskan, ribuan korban setiap pekan bukan sekadar angka statistik, itu adalah nyawa anak-anak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik. “Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya,” tegasnya.
(Fetra Hariandja)
